Ombudsman Rekomendasikan Soal TransJ sampai Reklamasi ke Pemprov DKI

Jakarta - Ombudsman RI menemukan aneka potensi penyimpangan pelayanan publik menjurus pada maladministrasi pada enam fokus pelayanan DKI Jakarta. Hal yang cukup disoroti adalah soal transportasi.

Ombudsman hari ini memanggil perwakilan Pemprov DKI untuk membicarakan rekomendasi terkait dengan peningkatan pelayanan. Hadir di kantor Ombudsman hari ini, Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kadishub DKI Andri Yansyah serta Dirut Transjakarta Budi Kaliwono.

"Ada beberapa masalah yang Ombudsman temukan terkait dengan transportasi. Salah satu yang kami soroti adalah pelayanan Transjakarta," ujar pimpinan Ombudsman Alamsyah Saragih di Kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2016).

Ia menyoroti ada beberapa poin terkait permasalahan pada pelayanan Transjakarta sejauh ini.

"Ketiadaan kamera CCTV di sepanjang jembatan penghubung halte, ketiadaan toilet bagi penumpang di halte dan ketiadaan khusus sarana bagi difabel," papar dia.

Selain soal Transjakarta, Ombudsman juga memberikan masukannya terkait dengan praktek Uji KIR oleh Dinas Perhubungan.

"Pengujian KIR di Dishub DKI Jakarta masih menyisakan sejumlah masalah praktik percaloan. Bahkan beberapa calo terlihat bebas bertransaksi di luar dan di dalam kantor Dishub," jelasnya.

Selain investigasi terkait dengan sarana transportasi, Ombudsman juga memberikan rekomendasi dalam 5 hal lainnya, yaitu:

1. Pelayanan transportasi (Transjakarta)
2. Kesesuaian rencana tata ruang dan wilayah di kawasan Kemang.
3. Penyelenggaraan Car Free Day.
4. Reklamasi Pantai Jakarta Utara di Kampung Luar Batang.
5. Pengujian KIR.
6. Pembangunan gedung SMPN 164.

Hingga pukul 11.15 WIB pertemuan masih berlangsung. (bag/bag)