Aroma Suap Rohadi, Dari Vonis Saipul Jamil ke Sengketa Partai Beringin

Jakarta - Nama anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sareh Wiyono, terpampang di jadwal pemeriksaan di KPK pada Jumat (22/7) lalu. Bukan hal yang aneh lantaran banyak anggota dewan yang 'langganan' jadi saksi, bahkan tersangka di lembaga antirasuah tersebut.

Namun yang agak ganjil yaitu tentang perkara yang membuat Sareh dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan, yaitu kasus suap 'pengaturan' vonis perkara pencabulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dengan terdakwa Saipul Jamil. Ada hubungan apa antara politikus Partai Gerindra itu dengan pedangdut tersebut?

Saat itu, Sareh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rohadi yang merupakan panitera pengganti di PN Jakut. Titik terang mulai terlihat apabila dilihat dari latar belakang Sareh yang pernah bertugas pula di pengadilan yang sama sebagai ketua, tahun 2003-2006. Terlebih, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyebut bahwa pemeriksaan Sareh merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang menyeret Rohadi.

"Bagian dari pengembangan penyidikan," ucap Priharsa saat itu.

Pengembangan penyidikan merupakan hal biasa ketika KPK menangani suatu kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan KPK memang seringkali menjadi pintu masuk ke kasus lain yang masih berkaitan atau bersinggungan dan akhirnya menyeret pihak-pihak selain yang ditangkap.

Lalu pengembangan penyidikan apa yang tengah diusut penyidik KPK?

Saat itu usai menjalani pemeriksaan, Sareh hanya mengaku ditanya penyidik KPK tentang perkenalannya dengan Rohadi, tak lebih dari itu. Melihat profil Sareh yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Jakut di tahun 2003 hingga 2006 serta Rohadi yang berprofresi sebagai panitera pengganti di PN Jakut sejak 2001 hingga saat ini, tentu lumrah apabila keduanya saling kenal.

Namun tentunya penyidik KPK pasti tidak hanya menanyakan satu hal saja tentang masalah perkenalan anggota Komisi II DPR itu dengan Rohadi. Pertanyaan itu segera terjawab dari KPK.

"(Pemeriksaan terhadap Sareh Wiyono) untuk mendalami dugaan keterlibatan Sareh terkait uang Rp 700 juta yang ditemukan penyidik di mobil Rohadi saat penangkapan," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi saat itu.

Saat itu, KPK hanya menyebut bahwa duit Rp 700 juta itu terkait dengan perkara lain, bukan soal 'pengaturan' vonis Saipul Jamil. Kemudian beredar informasi bahwa uang itu berkaitan dengan sengketa Partai Golkar yang memang sempat bermasalah terkait dengan kepengurusan yang sempat terpecah.

Perkara sengketa Golkar tersebut ditangani oleh majelis hakim yang diketuai Lilik Mulyadi dengan hakim anggota Ifa Sudewi dan hakim Dasma. Ifa juga menjadi ketua majelis kasus Saipul Jamil. Sementara itu, panitera pengganti yang bertugas saat itu adalah Rohadi.

Gugatan soal kepengurusan DPP Golkar saat itu diajukan oleh kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) melawan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Pada akhirnya, PN Jakut memenangkan kubu Ical dengan mengabulkan gugatannya pada 24 Juni 2015.

Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah peran Sareh terkait hal tersebut lantaran Sareh tidak menjabat lagi sebagai Ketua PN Jakut. Apakah Sareh masih memiliki pengaruh di ranah pengadilan, utamanya di PN Jakut? Pengacar Rohadi, Tonin Tachta sempat memberikan sinyal tersebut

"Jadi Pak Sareh pernah jadi Ketua PN Jakarta Utara. Pak Rohadi, beliau panitera pengganti di sana. Semua di di sana dekat dengan Pak Sareh, dengan siapa saja karena beliau satu-satunya ketua pengadilan yang bisa merangkul," kata Tonin, Senin kemarin.

Meski demikian, tentunya penyidik KPK harus mengungkap lebih dalam dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara sengketa Golkar tersebut. Tentang keterkaitan sengketa Golkar tersebut dengan duit Rp 700 juta di mobil Rohadi diamini pula oleh KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak menampik bahwa informasi tersebut tengah digali oleh penyidik KPK sehingga perlu memeriksa Sareh pada Jumat lalu.

"Infonya seperti itu (uang Rp 700 juta berkaitan dengan sengketa Golkar di PN Jakut)," kata Alex di kantornya, Senin (25/7) kemarin.

Alex menegaskan bahwa penyidik KPK akan mendalami informasi tersebut. Apabila indikasinya kuat, maka tentu hal tersebut akan diusut lebih lanjut oleh KPK.

"Kalau penyidik melihat itu ada korelasi untuk dikembangkan tapi sebelumnya pasti dilakukan ekspose dulu apakah cukup alat buktinya," ucap Alex.

Sementara itu, Sareh Wiyono mengklaim tidak ada sadapan komunikasi dengan Rohadi. Sareh mengaku hanya ditanya penyidik KPK tentang kenal atau tidak dengan Rohadi.

"Weh, enggak ada! Ngarang-ngarang saja kamu nih!" kata Sareh dengan nada tinggi usai diperiksa di KPK pada Jumat (22/7) kemarin. (dhn/asp)