Tunggu PDIP, Golkar Pertimbangkan Syarat Parpol Masuk DPR antara 5-7%

Jakarta - Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas minimal untuk kursi parlemen atau parliamentary treshold (PT) dinaikkan dari 3,5 menjadi 7 persen. Meski sudah menimbang-nimbang angka yang ideal, Partai Golkar masih menunggu usulan dari PDIP.

"Kita sudah mulai berbisik-bisik terus soal PT apalagi NasDem sudah 7 persen, PKB minta 5 persen. Kita dari Golkar sedang kaji. Kalau NasDem 7 persen, kita biasa ngelirik PDIP dulu mau berapa persen, lalu partai-partai lain," kata Ketum Partai Golkar Setya Novanto saat menjadi pembicara soal Dana Parpol di Gedung BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Selain soal PT, Golkar pun mulai menyoroti wacana baru yakni soal treshold fraksi. Artinya aturan terkait jumlah minimal kursi di parlemen untuk bisa membentuk satu fraksi.

"Treshold fraksi agar bisa membentuk fraksi di parlemen. Belum tentu partai lain setuju. Kalau sekarang 3,5 persen x perolehan suara. Kalau kurang akan bergabung dengan partai-partai yang kurang. Tapi sedang dikaji apakah nantinya sistem proporsional terbuka, atau tertutup," jelas Novanto.

"Prinsip treshold di parlemen, bagi Golkar kita serahkan pada partai-partai untuk mengkajinya lebih dahulu. Harus dengan semangat fairness untuk kekuatan efektif agar bisa mendukung pemerintahan," imbuhnya.

Novanto pun berharap agar sistem politik di Indonesia yang kini sedang diatur ulang menyusul keputusan MK soal pemilu serentak tidak menjadi seperti permainan bongkar pasang. Aturan yang dibuat menurutnya harus bisa menguatkan sistem presidensial.

"Belajar dari pengalaman Amerika Latin, pemilu serentak dalam satu pemilihan bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang koheren yaitu terpilihnya presiden yang mendapat dukungan legislatif agar negara stabil," beber Novanto.

"Sebab selama ini acap kali terbelah, pemenangan eksekutif tidak berbanding lurus dengan di legislatif sehingga eksekutif tidak mendapat dukungan dari legislatif. Sebab multipartai yang berlaku masih ekstrim, belum moderat," sambungnya.

Ketum Golkar pun sudah meminta sang Sekjen, Idrus Marham, memimpin pengkajian soal perubahan PT seperti yang telah diwacanakan oleh NasDem. Fraksi Golkar juga telah melakukan koordinasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

"Kalau NasDem sudah mengajukan 7%, tetap partai Golkar memperhatikan bangsa dan negara, kepentingan rakyat dan partai partai lain. Fraksi partai Golkar tentu sudah mempunyai suatu rancangan perhatian yang tinggi untuk bisa memperhatikan ini," terang Novanto ketika dikonfirmasi ulang.

Lantas, pada angka berapa yang kira-kira akan diajukan oleh Golkar terkait ambang batas perolehan suara untuk bisa masuk di DPR itu?

"Ya antara 5-7 persen," jawab Novanto.

Partai NasDem sebelumnya mengusulkan agar ambang batas parpol bisa menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau Parliamentary Treshold (PT) naik dari 3,5 persen menjadi 7 persen. NasDem akan memperjuangkan usul tersebut dalam pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum anggota legislatif di DPR nanti.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut konsekuensi dari kenaikan PT ini akan mengurangi jumlah partai politik di DPR RI. Namun pengurangan jumlah partai di parlemen ini akan berdampak bagus bagi demokrasi karena secara langsung akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

"Kita tidak boleh mabuk pada era multipartai ini. Dari sepuluh harus menjadi lima partai. Itulah perjuangan politik gagasannya NasDem," kata Surya Paloh seperti keterangan tertulis yang dikirimkan DPP Partai NasDem ke redaksi detikcom, Rabu (20/7).

(ear/erd)