Novanto membantah bahwa dirinya menyetorkan nama-nama kader Golkar ke Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Partai Golkar kita memang sudah kita putuskan bersama bahwa kita mendukung Pemerintah, yaitu mendukung Pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, jadi tidak ada suatu persyaratan apapun," ungkap Novanto usai menjadi pembicara di BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau partai Golkar kan sudah ada kaderisasi yang disiapkan entah itu apakah di pemerintahan atau di departemen ya itu kita siapkan dari mulai generasi muda ya tentu yang memang sudah senior," ujarnya.
Novanto lantas membeberkan sejumlah nama kader Golkar yang dianggap berprestasi, dari junior hingga senior.
"Di partai Golkar banyak, ada Pak Idrus Marham, Pak Airlangga, Satya Yudha, Pak Nusron . Pak Sis juga kader yang terbaik. Pak Siswono, Pak Cicip, itu kader yang terbaik," umbar Novanto.
Saat ditanya apakah kader-kader yang disebutnya bisa menjad menteri, Novanto enggan berkomentar banyak. Ia juga membantah nama-nama itu telah disetorkan ke Presiden Jokowi untuk dipertimbangkan masuk ke Kabinet Kerja.
"Kalau posisi apa, itu saya nggak bisa berikan karena kan belum tentu juga (masuk kabinet). Bukan disetor. Artinya kader-kader selalu generasi muda, masih juga ada kader-kader lain," Novanto menjelaskan.
Untuk kader senior, prestasinya dilihat salah satunya atas dasar pengalaman mereka. Tapi bagi Novanto, kader junior juga tak kalah dengan seniornya selama punya semangat untuk membangun bangsa.
"Ya pengalaman mereka. Tapi generasi muda juga penting. Yang penting bisa jadi kekuatan besar bagi kepentingan bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.
"Ya selain pengalaman ya pasti berusaha keras untuk kepentingan pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyat juga berlaku," sambung Novanto.
Walaupun membantah sudah memberikan nama kadernya, Novanto mengatakan Presiden Jokowi memiliki banyak informasi terkait tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni. Ini terkait dengan evaluasi para menteri atau lembaga di jajaran kabinet.
"Belum pernah kader Golkar diserahkan ke presiden. Tapi presiden kan mengevaluasi punya informasi. (Reshuffle) itu adalah hak prerogatif pak presiden dan partai Golkar tentu menerima apresiasi," ucap dia. (ear/van)











































