.webp)
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Acara Pertemuan Nasional dengan tema 'Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara' yang digelar di BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7/2016). Masalah dana partai disebutnya sebagai hal strategis yang hingga saat ini aturannya belum dibenahi secara tuntas.
"Salah satu agenda prioritas agar revolusi bangsa bisa digerakan dengan revolusi mental. Topik ini bagian dari itu. Sejak reformasi 1998 masalah krusial dan strategis ini belum dibenahi secara jelas," ujar Puan yang ditunjuk menjadi salah satu pembicara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semakin tinggi biaya politik maka potensi korupsi selama menjabat semakin tinggi pula. Ketum Golkar tadi bicara satu suara Rp 108 x perolehan suara. Padahal untuk beli Aqua saja itu tidak cukup. Padahal kita perlu untuk anak cabang, anak ranting," ucapnya.
"Minimnya akuntabilitas akan memicu minimnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan DPR. Maka pertemuan ini memiliki peran strategis. Untuk mencari bagaimana jalan keluarnya, solusinya," imbuh Puan.
Kesepakatan yang akan muncul dikatakan Puan harus menjadi kesepakatan bersama. Bahwa perlu ada sinergi antar lembaga dan para pemangku kepentingan agar dapat meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif.
"Mahal ongkos politik mempengaruhi parpol yang dihadapi pada tantangan parpol yang menguji akuntabilitas dan transparansi. Kita nggak tahu berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk bisa jadi anggota DPR atau kepala daerah kalau partai tidak bisa mengontrolnya," beber dia.
Maka menurut Puan, salah satu agenda yang paling strategis untuk dibahas serta dikaji adalah mengenai penataan dana politik. Selain itu juga soal sistem pemilu ke depan.
"Pendanaan politik meliputi dari mana sumbernya, tata kelola, pertanggungjawaban terhadap publik. Secara peraturan undang-undang, itu harus diatur bagaimana itu harus dikelola," ungkap Puan.
"Perlu dibangun komunikasi selanjutnya antara BPK, KPK, pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lain," sambung politisi PDI Perjuangan tersebut.
Para pemangku kepentingan disebut Puan perlu merumuskan soal sistem untuk mencegah pejabat melakukan korupsi. Bukan hanya soal dari banyaknya oknum pejabat atau oknum dari partai politik yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum.
"Bukan semakin banyak yang ditangkap maka semakin berprestasi tapi bagaimana kita mawas diri. Bagaimana untuk tidak melakukan, bukan untuk mawas diri agar tidak ditangkap," tutur Puan yang juga berharap agar BPK menjadi garda terdepan revolusi mental dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya pemerintah dan lembaga, ia juga menyatakan partai politik perlu berperan aktif dalam masalah itu. Puan juga berharap nantinya pemerintah akan mengakomodir kurangnya bantuan dana parpol dari anggaran negara.
"Parpol juga harus berperan aktif. harus didukung melalu integritas kader partai. Penegakan kode etik. Kami harap tahun 2019 dana politik untuk parpol bisa diakomodir. Agar ada kedaulatan di bidang politik yang bisa diartikan pendanaan politik yang sama sekali tak menyebabkan partai politik tersandera oleh pihak yang memberikan sumbangan," kata Puan.
Hadir dalam acara ini Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari sebagai tuan rumah. Juga Ketum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah Kepala Daerah seperti Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Kemudian juga ada sejumlah anggota DPR. Di antaranya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun, dan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate. Terlihat juga politisi Golkar Roem Kono dan Airlangga Hartarto.
(ear/erd)
