Novanto: Dana Bantuan Parpol dari Negara Sangat Kurang

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyebut bantuan dana dari negara untuk partai politik sangat kurang. Namun ia membantah jika parpol meminta anggotanya di parlemen untuk mencari uang lewat proyek-proyek.

"Yang penting dalam hal ini, dana politik dengan dana parpol bagian yang tidak terpisahkan di mana parpol tidak akan maksimal tanpa didukung dengan dana yang baik. Maka parpol sering berhadapan dengan masalah," ungkap Novanto.

Hal tersebut disampaikan dalam Acara Pertemuan Nasional BPK dengan tema 'Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara' yang digelar BPK RI di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Novanto menekankan bahwa demokrasi tidak akan ada tanpa politik. Serta tidak akan ada politik tanpa adanya partai politik yang senantiasa memerlukan kaderisasi.

"Kita memerlukan adanya komunikasi politik dan strategi kampanye dalam pendanaan pemilu. Di mana fungsi parpol sebagai organisasi perlu adanya rekrutmen partai dan rekrutmen pejabat partai. Perlu ada kaderisasi dalam manajemen keuangan serta sistem administrasi," ucapnya.

"Maka ada bantuan negara, iuran anggota dan bantuan swasta. Negara hanya membantu 1/3 kebutuhan parpol," imbuh Novanto.

Bantuan dari negara untuk partai politik sebesar Rp 108 untuk satu perolehan suara disebutnya masih sangat kurang. Pasalnya operasional partai menurut Novanto sangatlah besar.

"Ini kurang sekali. Kalau lihat dana operasional partai sangat besar. Satu bulan bisa sampai Rp 5-10 M. Bukan hanya untuk operasional gedung listrik dan air, tapi juga program-program dan kunjungan ke daerah," tutur dia.

Dengan tuntutan tersebut, Novanto mengatakan partai politik mengalami tantangan yang cukup hebat. Terlebih dengan adanya oknum-oknum partai yang melakukan korupsi dan dicap untuk mencari pemasukan bagi partainya.

"Kita parpol berat karena selalu dianggap anggota DPR cari jalan keluar sehingga banyak yang ditangkap KPK. Anggota DPR itu seolah-olah parpol meminta anggota DPR harus cari uang. Itu adalah oknum-oknum, bukan perintah parpol. Saya sebagai ketum tidak pernah memerintahkan," beber Novanto.

Untuk memenuhi kebutuhannya, parpol disebut sangat kesulitan dalam hal perolehan dana. Bantuan dari APBN dan APBD dianggap sangat minim apalagi berkaitan dengan fungsi parpol untuk melakukan pendidikan-pendidikan politik.

"Sangat jauh dari kebutuhan riil. Bantuan untuk partai tidak perlu besar tapi misalnya ratusan miliar," ucap Novanto.

Soal wacana adanya pemertaaan terhadap dana parpol dari negara, Novanto tampaknya tidak setuju. Partai besar dan partai kecil dianggapnya tidak bisa mendapat pemertaan dalam hal bantuan negara.

"Bu Puan sama saya juga jadi deg-degan juga kalau sama rata. Partai Golkar 18,4 juta suara hanya Rp 1,9 M per tahun. Ini sangat jauh dari keperluan, tidak cukup. Semua partai cara-cara cari dananya itu adalah dengan swadaya anggotanya," terang dia.

"Yang punya kemampuan lebih, pengusaha-pengusaha. Meski sudah dikurangi. Di situlah cari dananya, tidak ke mana-mana lagi," sambung Novanto.

Sebagai Ketum Golkar, Novanto pun menyarankan agar paradigma pendanaan partai politik diubah ke arah pendanaan publik. Ini menurutnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, salah satunya adalah Amerika Serikat.

"Harus diubah paradigma pendanaanya yakni ke arah pendanaan publik. Ini merupakan kompensasi atas semakin langkanya pendanaan publik. Kalau memang pendanaan oleh publik bisa diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji metode yang paling tepat," ujar dia.

Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua KPK Agus Rahardjo serta sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Kemudian juga ada sejumlah anggota DPR. Di antaranya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun, dan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate. Terlihat juga politisi Golkar Roem Kono dan Airlangga Hartarto.

(ear/van)