Sekjen PPP: Setelah Evaluasi Menteri, Tak Tertutup Kemungkinan Ada Reshuffle

Sekjen PPP: Setelah Evaluasi Menteri, Tak Tertutup Kemungkinan Ada Reshuffle

Indah Mutiara Kami - detikNews
Senin, 25 Jul 2016 12:10 WIB
Sekjen PPP: Setelah Evaluasi Menteri, Tak Tertutup Kemungkinan Ada Reshuffle
Sekjen PPP Arsul Sani (Foto: Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta - Pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk dievaluasi kinerjanya. Partai Persatuan Pembangunan melihat evaluasi itu bisa jadi tanda-tanda reshuffle kabinet.

"Pak Jokowi memberikan sign bahwa sekarang dalam tahap evaluasi. Setelah dievaluasi, tidak tertutup kemungkinan ada reshuffle. Paling tidak kan reshuffle itu untuk memberi tempat ke Golkar dan PAN," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).

PPP menyerahkan keputusan soal reshuffle ke Presiden Joko Widodo. Jatah 1 menteri yang kini dipegang Menag Lukman Hakim dianggap sudah cukup.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP enggak mau ngomong soal menteri karena sudah punya satu. Kita wakafkan," ucapnya.

Arsul tidak memungkiri bahwa reshuffle kabinet adalah untuk mengakomodir PAN dan Golkar di kabinet. Menurutnya, hal itu tidak dipermasalahkan.

"Setiap dukungan ke pemerintahan dikaitkan dengan alokasi. Itu praktek politik yang terjadi di negara demokrasi manapun. Bukan sesuatu hal yang aneh dan luar biasa kalau PAN dan Golkar diberikan alokasi," paparnya.

Soal pelaksanaan reshuffle, Arsul meyakini bahwa Presiden Joko Widodo lah yang paling paham waktunya. Namun, permintaan Istana agar para menteri tetap di Jakarta sepekan ini menjadi sinyal.

"Itu artinya tanda tanda," ujar Arsul.

Dalam dua pekan terakhir, beberapa menteri dipanggil mendadak oleh Jokowi untuk evaluasi kinerja. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, evaluasi memang terus menerus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu adalah lumrah dilakukan oleh seorang Presiden.

"Evaluasi dilakukan terus menerus. Bahwa ada yang ditanya, kemudian perkembangan pekerjaan yang bersangkutan, adalah hal yang biasa," kata Johan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).

Johan juga mengatakan, salah satu tolak ukur perombakan kabinet adalah evaluasi. "Tolok ukur reshuffle atau tidak ya evaluasi kinerja. Tapi perlu dipahami evaluasi tidak hanya satu titik waktu tertentu," katanya.

(imk/erd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads