Sosialisasi BPJS Kesehatan Harus Lebih Baik Agar Tak Ada Lagi Kartu Palsu

Jakarta - Kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus ini mengindikasikan masih minimnya pengetahuan proses mengurus kartu BPJS Kesehatan di masyarakat.

"Beredarnya kartu BPJS kesehatan palsu betul-betul sangat disayangkan. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi BPJS kesehatan masih sangat kurang. Terbukti, banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana proses mengurus kartu BPJS kesehatan. Tak pelak, warga dengan sangat mudah tertipu dan dipermainkan orang tidak bertanggung jawab," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Senin (25/7/2016).

Saleh mengatakan, jika sosialisasi kartu tersebut berjalan cukup baik, maka tidak akan ada kasus kartu palsu beredar. Untuk itu, sosialisasi mengenai kartu ini perlu dibenahi lagi.

"Kalau sosialisasinya bagus, tidak mungkin ada yang tertipu. Kepala desa semestinya sudah tahu mekanisme pembuatan kartu. Termasuk berapa warganya yang terdaftar sebagai penerima," kata anggota Fraksi PAN DPR RI ini.

"Kantor-kantor BPJS di daerah-daerah perlu bekerjasama dengan aparat pemerintahan di daerah, termasuk para lurah dan kepala-kepala desa. BPJS memiliki kewajiban untuk memberikan penerangan kepada masyarakat," tambahnya.

Selain itu, lanjut Saleh, data warga yang berhak menerima BPJS Kesehatan perlu diinformasikan secara luas. "Dengan begitu, ada pengawasan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat," katanya.

"Selama ini pendataan ini masih selalu jadi masalah. Ada warga yang layak menerima, ternyata tidak terdata. Sebaliknya, ada yang tidak layak, justru terdata sebagai penerima," tambah Saleh.

Sebelumnya diberitakan, 230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengaku kecewa karena memiliki kartu BPJS palsu. Padahal, warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan cara dikolektifkan melalui aparatur desa.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kertajaya Fauzy Samsul membenarkan telah memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Namun, yang mengejutkan aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak kedua yakni Rumah Peduli Duafa (RPD) dengan menarik iuran warga Rp 100 ribu/orang.

(jor/erd)