Sekjen PDIP: Kader Banteng Harus Siap untuk Ditugaskan ke Daerah Pelosok

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi berpesan kepada seluruh kadernya untuk membangun persaudaraan, memperbaiki diri dan mengutamakan musyarawah untuk mufakat dan prinsip gotong royong. Kader PDIP juga diminta siap untuk dikirimkan ke daerah lain untuk membangun bangsa.

"Kader PDIP juga harus ikut membangun desa, membangun daerah kumuh dan mendirikan perpustakaan di pedesaan. Ini jawaban partai yang mengaku punya roh kerakyatan, yakni bagaimana membumikan PDIP. Itu tugas bersama kader, termasuk mempraktikkan gotong royong," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (24/7/2016).

Pernyataan itu disebutkan Hasto saat acara halal bi halal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Kota Batu, Jawa Timur (24/7). Hasto mengatakan, halal bi halal yang digelar dengan menghadirkan seluruh pengurus partai dan kepala daerah asal PDIP di Jawa Timur, akan berarti kalau punya semangat membela kaum miskin.

"Jadikan momentum halal bi halal gerakkan energi partai secara kreatif," kata Hasto.

Hasto mengajak kader PDIP untuk menjalankan perintah partai dari hal-hal yang sederhana. Hasto juga mendorong kader PDIP untuk membangun tradisi membaca dan menulis.

"Mari melakukan pembenahan dengan kreatif dan pendekatan budaya. DPP PDIP akan memberi insetif bagi DPC yang mampu lakukan kreatifivitas. Yang enggak membaca pidato Bung Karno 1 Juni, maka anda bukan kader partai," katanya.

Selain itu, Hasto juga menantang agar kader PDIP khususnya asal Jawa Timur untuk meningkatkan ke-Indonesia-an mereka. Hasto mengatakan akan memberi penugasan agar para kader bisa diberangkatkan ke pelosok Indonesia.

"Kader dari Jawa Timur harus siap diberangkatkan ke Papua, ke Aceh dan wilayah lainnya," kata Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut memberikan penjelasan soal istilah halal bi halal. Menurutnya, istilah halal bi halal muncul atas dialog konstruktif antara Presiden Soekarno dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama.

"Istilah halal bi halal atas permintaan Bung Karno kepada KH Abdul Wahab Hasbullah. Ini perspektif sejarah yang harus kita ketahui. Pada masa itu, para elit enggak mau bersatu, saling bertengkar dan menyalahkan," kata Hasto.

Dikakatakn Hasto, pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Presiden Soekarno memanggil KH Wahab Hasbullah ke Istana Negara. Keduanya lalu membicarakan situasi pelik dari politik di Indonesia kala itu. KH Wahab pun mengusulkan agar Bung Karno mengadakan acara silaturrahmi antar elit politik, karena hari raya Idul Fitri sudah dekat. Namun kala itu, Bung Karno menyebutkan silaturrahmi sudah biasa, dan dia ingin istilah yang lain.

"Para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa, dan dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahmi nanti kita pakai istilah 'halal bi halal'. Kata KH Wahab," jelas Hasto.

"Bung Karno paham akan difrensiasi dalam politik itu penting. Sehingga saat itu beliau menginginkan sesuatu istilah yang berbeda," tambah Hasto.

(jor/rni)