![]() |
Temuan tersebut didapati ketika Jonan masuk ke kapal dan berbicara dengan sejumlah penumpang. Ketika berbincang dengan penumpang bernama Sukasno (42), Jonan coba mengecek tiketnya yang ternyata bernama Imam dan sudah dicoret pena, sedangkan nama Sukasno tertulis manual di bagian belakang.
"Boarding pass-nya namanya Imam. Kalau ada kecelakaan tidak ada asuransi lho ini," kata Jonan memperingatkan Sukasno, Minggu (24/7/2016) malam di KM Kelimutu.
"Dapat di luar pelabuhan. Karena tidak ada agen. Cari kemana-mana habis," jawab Sukasno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Calo minta fotokopi KTP, kemudian disertakan dengan tiketnya katanya mau didaftar ulang. Nama ditulis pegawai Pelni katanya," ujar Sukasno.
"Ini saya rombongan 11 orang, namanya beda-beda tidak cuma Imam," imbuhnya.
![]() |
Ternyata tidak hanya Sukasno, beberapa orang juga membeli lewat calo, bahkan ada yang juga bernama Imam. Bahkan penumpang bernama Saifudin ditawari tiket seharga Rp 750 ribu oleh calo.
Menanggapi temuan tersebut, Jonan menegaskan hal itu sangat tidak menguntungkan penumpang terutama dari aspek keselamatan. Karena jika tidak sesuai dengan data manifest, maka klaim asuransi akan sangat sulit apabila terjadi sesuatu.
"Nama yang ada di manifest dan KTP harus sesuai dengan identitas penumpang. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, itu ngurusnya sangat susah, ini manusia, ada identitasnya," ujar Jonan.
Aspek kedua yang harus dikoreksi menurut Jonan yaitu pengelolaan dari perusahaan, seharusnya perusahaan pengelola bisa langsung menolak penggantian nama yang mendadak.
"Kalau mau sebenarnya kalau tidak sesuai ya ditolak, tidak bisa dikoreksi di sini," pungkas Jonan.
Penumpang yang membeli lewat calo, lanjut Jonan, juga dirugikan dengan harga. Jonan kemudian bertanya kepada Dirut Pelni, Elvin Goentoro yang ada di sebelahnya soal harga tiket sebenarnya.
"Tiketnya yang bener harganya berapa?" tanya Jonan
"Rp 202 ribu, Pak," jawab Elvin.
![]() |
Harga tiket dari agen travel resmi pun terpaut jauh dari harga yang ditawarkan calo. Jonan dengan tegas menyebutkan harus ada perbaikan pelayanan. Sanksi bisa dijatuhkan, namun untuk perbaikan, Kementerian BUMN yang berwenang menjalankannya.
"Ini Pelni, kan BUMN, ya? Kalau enggak benar, ini uangnya rakyat kok, saya akan minta Menteri BUMN untuk membenarkan ini, wong dia pemiliknya, enggak bisa saya. Kalau saya, saya kenakan sanksi, wong saya regulatornya. Lihat nanti (sanksinya)," kata Jonan.
"Tapi saya sangat tidak suka yang begini!" tegasnya.
Dari pantauan detikcom di lokasi parkir Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, ada beberapa orang yang akan mendatangi setiap pengunjung Pelabuhan yang baru sampai dan menanyakan tujuan serta apakah sudah mendapatkan tiket. Para pria itu tidak berseragam dan berpakaian biasa.
"Saya ditawari pas mau masuk terminal penumpang," ujar penumpang bernama Saifudin.
![]() |
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini