.webp)
"Ada namanya joint inspection, jadi kamu harus bersama-sama menghitung mana yang menjadi aset GTJ, mana punya DKI. Kami harus duduk bareng dulu untuk menentukannya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di TPST Bantargebang, Jl Pangkalan 5, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/7/2016).
"Jadi sebelum ngemas-ngemas kita sama-sama mendata aset dan alat supaya bisa mereka bisa memisahkan aset DKI dan pengelola," sambungnya.
Ia mengatakan hal ini penting untuk menghitung nilai aset yang dimiliki kedua belah pihak. Baik milik Pemprov DKI maupun PT GTJ. Tak menutup kemungkinan jika ada lahan milik PT GTJ yang dijual pada Pemprov DKI.
"Bisa aja ada lahan yang mereka punya lalu dijual ke kita," sambungnya.
Isnawa menyebut beberapa alat berat seperti seperti mesin water treatment, power house, alat daur ulang kompos, dan daur ulang plastik masih belum jelas kepemilikannya.
Untuk pengembangan kawasan TPST Bantargebang sendiri, ia mengatakan beberapa sarana akan dibangun seperti bengkel dan pencucian mobil. Hal ini dinilainya akan mempersingkat waktu kerja para pekerja.
"Kita mau buat bengkel truk dan bisa buat car wash juga. Kasih kita waktu deh," ucapnya.
Sejak putus kontrak kerja sama, Pemprov DKI langsung merekrut 381 orang pegawai PT GTJ dan NOEI sebagai pekerja harian lepas (PHL). Mereka akan menikmati gaji dengan standar UMP DKI yakni Rp 3,1 juta dengan beberapa tambahan layaknya pegawai Pemprov DKI.
"Yang kita rekrut pegawainya. Kalau petingginya semua sudah keluar. Mereka malah berterima kasih sama kita kan, pegawainya kita rekrut," pungkas mantan Camat Tambora ini. (mnb/nrl)
