Aset Rp 13 Triliun 1MDB akan Disita, Ini Kata UMNO

Jakarta - Malaysia tengah didera skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang diduga melibatkan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Amerika Serikat berencana menyita aset 1MDB sebesar Rp 13 triliun.

United Malays National Organisation (UMNO) atau Organisasi Nasional Melayu Bersatu menegaskan mendukung penuh PM Najib untuk tak mundur dari jabatannya. Dukungan tersebut disampaikan Secretary General UMNO Tengku Adnan bin Tengku Mansor usai bertemu Setya Novanto di kediaman Novanto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7/2016).

"Kita sampaikan kita memberi sokongan penuh pada Datuk Najib supaya dapat terus bergerak mentakwil negara. Begitu juga sebagai Secretary General Barisan Nasional saya telah hubungi ke 12 komponen party. Mereka semua mengatakan, mereka di belakang Datuk Najib," kata Tengku Adnan.

Tengku Adnan mengatakan, dugaan keterlibatan Najib hanya fitnah saja. Ia juga membantah turut membagi-bagikan uang ke kroninya terkait uang yang ditransfer ke beberapa rekening atas nama PM Najib.

"Itu yang mereka lakukan untuk menfitnah. Saya sendiri pun difitnah, saya diftnah akan menaikkan kadar parking di Kuala Lumpur. Kononnya saya bagi ini ke kroni saya. Ini fitnah-fitnah yang sedang berlaku. Saya ingin kawan-kawab di Indonesia paham bahwa justice tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Datuk Sri Najib terlibat," tuturnya.

PM Najib telah berkomentar mengenai rencana AS untuk menyitas aset 1MDB. Ia mengungkapkan akan menindak tegas segala hal yang melanggar hukum.

"Kami menganggap serius pernyataan Departemen Kehakiman AS yang dirilis semalam (20/7). Saya ingin mengatakan dengan tegas, bahwa kami serius soal pemerintahan yang baik, jadi apapun itu yang melanggar hukum, kami ingin memprosesnya sesuai hukum," ungkap Najib seperti dilansir media Malaysia, The Star dan New Straits Times, Kamis (21/7).

Otoritas AS ikut menyelidiki skandal 1MDB yang bermasalah, karena pergerakan aset yang dicurigai terkait dugaan korupsi dan pencucian uang sampai ke wilayahnya. Selain AS, beberapa negara lain seperti Swiss dan Singapura juga menyelidiki 1MDB.

Hingga kini, belum ada dakwaan pidana yang dijeratkan terkait skandal korupsi 1MDB, yang didirikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tahun 2009, atau sesaat setelah dia menjabat. PM Najib juga menjabat sebagai ketua dewan penasihat 1MDB.

Penyelidikan 1MDB yang dilakukan AS didasarkan pada Kleptocracy Asset Recovery Initiative pada Departemen Kehakiman AS, yang berwenang melakukan pencarian dan penyitaan aset-aset yang dihasilkan oleh korupsi di luar negeri.

Tengku Adnan di kediaman Setya Novanto (Fida/detikcom)

Baca juga: Aset 1MDB Rp 13 Triliun akan Disita AS, Ini Komentar PM Malaysia (rna/rna)