Prerogatif Dipertahankan, DPP PDIP akan Dipenuhi Orang Indekos

Jakarta - Suara yang meminta agar hak prerogatif ketua umum PDIP dihapus telah didengungkan menjelang kongres. Namun, suara ini sepertinya tidak banyak didukung. Bila hak ini dipertahankan, maka DPP PDIP bisa jadi akan dipenuhi oleh orang indekos. Penghapusan hak prerogatif ini sudah melekat pada ketua umum PDIP selama ini. Ini diatur dalam AD/ART. Dengan hak prerogatif, maka ketua umum bisa mengangkat seseorang menjadi pengurus PDIP tanpa melalui syarat yang sudah digariskan. Masuknya Arifin Panigoro dalam jajaran ketua DPP PDIP periode 2000-2005 dinilai juga sebagai hak prerogatif Megawati saat itu. Pasalnya, Arifin Panigoro sebelumnya belum pernah menjadi anggota PDIP. Begitu juga dengan Pramono Anung yang menjadi wasekjen DPP PDIP. Peluang dihapuskannya hak prerogatif ketua umum DPP PDIP ini kemungkinan kecil bisa dilakukan dalam kongres PDIP di Bali akhir Maret 2005 ini. Ini bisa dilihat dari suara-suara tokoh PDIP, baik di tingkat pusat atau daerah. Padahal, penghapusan hak prerogatif ketua umum PDIP dan formatur tunggal ini sebagai upaya pembaruan PDIP yang lebih demokratis. Kelompok penolak penghapusan hak prerogatif dan formatur tunggal ini adalah para pendukung Megawati. Melihat tipisnya peluang penghapusan hak prerogatif ini, Rabu (23/3/2005) kemarin, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan menggugat Mega sebagai ketua umum PDIP terkait hal ini ke PN Jakarta Selatan. Tambunan meminta pengadilan menetapkan bahwa hak prerogatif bagi ketua umum parpol merupakan tindakan yang tidak demokratis dan bertentangan dengan HAM dan kedaulatan rakyat. Sejumlah tokoh PDIP mengkhawatirkan, apabila hak prerogatif ini tidak dihapus, maka DPP PDIP akan dipenuhi oleh orang-orang 'indekos'. Orang 'indekos' adalah orang dari luar yang tiba-tiba dijadikan pengurus PDIP. Kekhawatiran ini karena diperkirakan Megawati akan memenangkan pertarungan dalam kongres PDIP di Bali. Apalagi, selama ini telah beredar kabar bahwa Megawati akan memasukkan sejumlah mantan menterinya dalam pengurus. Sejauh ini, yang disebut-sebut adalah mantan Mendagri Hari Sabarno, mantan kepala BIN AM Hendropriyono, dan mantan Menperindag Rini Soewandi. Isu yang beredar, AM Hendropriyono akan diposisikan sebagai sekjen partai, bila Mega menjadi ketua umum. Sementara Hari Sabarno dan Rini Soewandi akan menduduki posisi ketua. Ketiga orang ini memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Megawati. "Bila sampai hak prerogatif ini dipertahankan, maka tiga orang ini bisa saja langsung menduduki posisi tinggi di dalam partai. Kalau seperti ini, kaderisasi partai dipertanyakan. Padahal, banyak kader partai yang tidak kalah pintar dengan mereka," kata salah seorang kader PDIP yang enggan disebutkan namanya. Motor Pembaruan PDIP Sukowaluyo Mintohardjo sendiri sudah membagi dua kekuatan yang akan terjadi dalam kongres PDIP. Pertama, adalah kekuatan pendukung statusquo, termasuk yang mendukung hak prerogatif dan formatur tunggal. Kedua, kekuatan pembaruan, yang ingin memperbaiki demokratisasi di PDIP. (asy/)