Ketua MPR Bicara 4 Pilar di Depan Ratusan Kader Pencak Silat Tapak Suci

Ketua MPR Bicara 4 Pilar di Depan Ratusan Kader Pencak Silat Tapak Suci

Sukma Indah Permana - detikNews
Jumat, 22 Jul 2016 18:47 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyosialisasikan 4 pilar di depan ratusan kader Tapak Suci, Jumat 22 Juli 2016 (Foto: Sukma Indah P/detikcom)
Sleman - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri Jambore Nasional Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Sleman. Di kesempatan itu, Zulkifli bicara tentang 4 pilar MPR.

"Bung Karno mengatakan Indonesia beda dengan negara barat dan beda dengan negara timur. Kita punya sistem sendiri, Pancasila dan Demokrasi Pancasila. Walau sekarang orang-orang mulai tidak sadar sudah seperti demokrasi barat," ujar pria yang akrab disapa Bang Zul.

Hal ini disampaikan Zulkifli di depan ratusan kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah, di Bumi Perkemahan Wonogedang, Cangkringan, Sleman, Jumat (22/7/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan Pancasila sebagai filosofi, pandangan hidup dan nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh sejarah bangsa Indonesia.

Menurutnya, Pancasila jangan dihapalkan tanpa dimengerti. Seharusnya nilai-nilai di dalamnya bisa tercermin dalam perilaku budaya hidup sehari-hari.

"Pancasila sangat ideal. Makanya harus diajarkan terus menerus," tuturnya.

Zulkifli jug mengingatkan soal hak dna kewajiban seluruh warga negara Indonesia adalah sama, di manapun mereka tinggal.

"NKRI itu, dari manapun asalnya, hak dan kewajibannya sama. Orang Yogyakarta tinggal di Sulawesi, sama haknya dengan orang Sulawesi," tegasnya.

Sedangkan soal keberagaman di Indonesia, Zulkifli menyatakan bahwa tidak mungkin bisa ada yang menyeragamkannya. Seharusnya, imbuhnya, budaya masing-masing yang berbeda-beda tersebut dioptimalkan.

"Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Jangan sungkan bilang saya Lampung, Bugis, Jawa, Batak. Harusnya bangga," seru Zulkifli.

Menjelaskan soal UUD 1945, Zulkifli menyimpulkan bahwa di dalamnya ada kesepakatan bahwa demokrasi yang dianut yaitu demokrasi Pancasila. Meski begitu, dia menilai yang terjadi saat ini sudah mulai lumpuh.

Di dalam Demokrasi Pancasila, yang berkuasa dan berdaulat adalah rakyat. Sehingga Presiden, Gubernur, dan Bupati memiliki tugas melayani rakyat.

"Bukannya main gusur, memperkaya diri sendiri, bukan main proyek, jadi calon tanah, atau malah jadi agen narkoba," ujarnya. (sip/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads