Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan beberapa lembaga dan Walikota Surabaya untuk memaparkan e-planning di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dihadiri oleh perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ini pemaparan kita lakukan agar lembaga-lembaga pemerintah tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk studi banding masalah transparansi keuangan daerah. Cukup belajar dari daerah seperti Surabaya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka rapat di kantornya, Kamis (21/7/2016).

Sedangkan perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan tugas KPK saat ini fokus pada pencegahan dan monitoring kepada lembaga-lembaga pemerintah. Namun, penegakan hukum dan penindakan tetap menjadi pusat perhatian bagi KPK. Apalagi saat ini ada 6 provinsi yang menjadi fokus khusus oleh KPK karena banyaknya kasus korupsi.

"Sesuai tugas KPK itu sendiri melakukan pencegahan dan monitoring kementerian dan lembaga. Fokus khusus ada 6 provinsi yang menjadi perhatian. Sumut, Riau, Banten, Papua, Papua Barat dan Aceh.Yang ingin dibenahi 34 provinsi tapi 6 jadi fokus. Core bisnis KPK adalah penindakan dan penegakan hukum. Harus represif. Pencegahan adalah concern KPK sekarang," kata Basaria

"Masalah e-planning, recruitment, pengarahan pelatihan kepada inspektorat. Dana desa kita kita minta bantuan kepada kepolisian. Kita minta BPKP supaya benar-benar mengawasi ini, karena KPK tidak ada di seluruh provinsi. Apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan adalah supaya masyarakat sejahtera. Jangan ada rasa enggak enak antar lembaga," Basaria.

Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan siap membantu KPK walaupun berbeda dengan KPK dalam hal tugas. Karena pada esensinya BPKP melakukan pengawasan akuntanbilitas. Sesuai dengan amanat presiden, pengawasan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

"Esensi yang harus dilakukan adalah mengawasi akuntabilitas. Sangat spesifik diperkenalkan bahwa pengawasan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Ini sesuatu paradigma baru di pengawasan. Ada 2, yaitu consulting and assurence semua aktifitas pengawasan adalah bersifat preventif. Kami apresiasi upaya dalam rangka peningkatan pengawasan termasuk penganggaran," kata Ardan.

Walikota Risma

(rvk/rvk)