Hindari Mark-up, Ini Instruksi Jokowi Soal Pengadaan Alutsista TNI

Jakarta - Presiden Jokowi memimpin rapat soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Kantor Presiden, Jakarta. Jokowi mengingatkan agar pembelian alutsista dimulai dengan interaksi antar pemerintah untuk menghindari praktek mark-up.

"Untuk memperkuat indusri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G. Untuk memangkas broker, memangkas perantara yang saya kira di situ adalah kecenderungan mark up harga," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Dan proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," imbuhnya.

Jokowi mengatakan banyak sekali negara yang menginginkan kerja sama pengadaan alutsista dengan Indonesia. Karena itu Jokowi meminta para menteri termasuk TNI untuk menghitung kebutuhan yang sesuai.

"Silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang," ujarnya.

Jokowi menambahkan dalam setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan. Pembelian alutsista juga harus disertai transfer of technology agar mengarah pada kemandirian pemenuhan alutsista.

"Sekarang semua nawarin itu, mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke indonesia," terang Jokowi.

Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan. Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista Indonesia menjadi investasi pertahanan ke depan.

"Perlu ditekankan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup, tidak boleh lagi kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan," tegasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta fokus pengadaan alutsista yakni untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024. Dia minta di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI.

Pertama, TNI AD memiliki alutsista berat seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus. Kedua, TNI AL diperkuat dengan autsista dengan karakter kemampuan AL seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi2 yang punya piotensi konflik.

Ketiga TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat2 jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.

Rapat itu dihadiri Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Sutiyoso, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Seskab Pramono Anung, Sesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Anies Baswedan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Komjen Budi Gunawan mewakili Kapolri, dan lainnya. (miq/mnb)