Pemerintah Diminta Bentuk Tim Manajemen Krisis Terkait Vaksin Palsu

Jakarta - Pemerintah diminta membentuk tim manajemen krisis terkait vaksin palsu. Tim ini dibutuhkan untuk menyuplai informasi ke publik terkait penanganan vaksin palsu.

"Persoalan vaksin palsu ini kan sudah berminggu-minggu. Harusnya tensinya bisa semakin turun, tetapi yang terjadi malah semakin tinggi. Orang tua yang anaknya terkena vaksin palsu semakin bingung harus berbuat apa. Makanya pemerintah harus punya menajemen krisis soal vaksin palsu ini," ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/7/2016) malam.

Fahira mengatakan, pemerintah harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya terkait vaksin palsu. Kebijakan ini terkait penanganan terhadap anak korban vaksin palsu dan penanganan terhadap rumah sakit atau klinik.

Pra kondisi ini menurutnya sangat diperlukan agar orang tua yang anaknya pernah diimunisasi di rumah sakit tersebut tidak panik dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.

"Kalau ada manejemen krisis, semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penanganan vaksin palsu termasuk penyampaian informasi kepada publik direncanakan dengan baik dan diantisipasi risikonya seperti apa. Kalau ada pra kondisi, kericuhan di beberapa rumah sakit tidak akan terjadi," imbuh Fahira.

"Jika kemarin ada prakondisi, pasti tidak akan serunyam sekarang. Makanya harus ada manejemen krisis, bila perlu buat krisis center sebagai pusat pelayanan dan informasi agar masyarakat tenang," katanya. (fdn/fdn)