Lewat Voting, Komisi I DPR Pilih 9 Komisioner KPI Baru

Proses uji kelayakan dan dipatut digelar sejak Senin (18/7) hingga hari ini, Selasa (19/7/2016). Awalnya proses pemilihan akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

"Setelah dilakukan fit and proper test terhadap 27 calon anggota KPI pusat periode 2016-2019 kami laksanakan rapat intern untuk memutuskan," ungkap Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016) malam.

Setelah rapat internal, anggota Komisi I lalu berupaya melakukan musyawarah untuk mufakat untuk menentukan 9 komisioner baru. Namun karena tidak menemukan kata mufakat, akhirnya Komisi I melakukan voting untuk mencari pengganti komisioner KPI periode 2013-2016 yang masa jabatannya akan berakhir pada 27 Juli 2019.

"Sebelumnya musyawarah untuk mufakat, tidak ketemu. Akhirnya kita mengambil suara terbanyak," kata Abdul.

Adapun 9 komisioner KPI yang terpilih adalah Nuning Rodiyah (54 suara), Sudjarwanto Rahmat Muh Arifin (52 suara), Yuliandre Darwis (51 suara), Ubaidillah (46 suara), Dewi Setyarini (45 suara), H. Obsatar Sinaga (45 suara), Mayong Suryo Laksono (45 suara), Hardly Stefano Penelon Pariela (34 suara), dan Agung Suprio (24 suara).

Ada 3 kriteria yang menjadi pertimbangan Komisi I dalam menemtukan komisioner KPI. Yaitu integritas, wawasan, dan kemampuan. Komisi I pun akan membawa hasil voting ini ke rapat Paripurna DPR Rabu (20/7) besok untuk diputuskan.

Dalam fit and proper test, ada sejumlah hal yang menjadi pembahasan dengan kandidat. Salah satunya juga tentang fenomena LGBT di mana media penyiaran punya peranan besar terkait hal itu.

"Tidak sederhana dengan adanya banjir informasi. Ini jadi tantangan kita. Budaya luar jadi tantangan sendiri," jelas politis PKS itu.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais berharap agar 9 komisioner baru itu dapat berkomitmen mengabdikan diri untuk KPI. Sehingga menurutnya komisioner KPI baru haru bekerja full time untuk lembaga tersebut.

"Kedua, kita ingin KPI ke depan betul-betul menunjukkan independensi dan efektivitasnya untuk mengawasi siaran. Apalagi nanti platform penyiaran kita digital di mana banyak kanal-kanal siaran baru, dan KPI akan mendapatkan tugas yang lebih berat lagi," tutur Hanafi di lokasi yang sama.

Politisi PAN itu juga berharap agar kesembilan komisioner KPI bisa kompak dalam melakukan pengawasan terhadap media-media penyiaran Indonesia. Hanafi mengibaratkan komisioner KPI sebagai wasit.

"Selama ini KPI cuma bisa nyemprit, dari sekian pelanggaran hanya sedikit saja yang disemprit, dan juga dijalankan. Ke depannya kita memberi perangkat ke KPI ini tidak hanya sempritan tapi juga kartu kuning dan kartu merah," ucapnya.

"Ada bentuk denda, pencabutan izin penyiaran, penyelenggaraan acara dan lain sebagainya. Jadi ini kita harapkan lebih kuat, dan ke depan KPI lebih disegani di dunia penyiaran," imbuh Hanafi mengakhiri.