Jelang Rapimnas, Golkar Tegaskan Dukung Jokowi Hingga Akhir

Jakarta - Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Agenda utama Rapimnas Golkar 2016 adalah keputusan mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti.

"Rapimnas ini salah satu agendanya kita akan bahas rekomendasi munaslub yang menugaskan ketum untuk melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi dalam rangka persiapan pemilu 2019," ujar Sekjen Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

"Pileg dan pilpres kan nanti bersamaan, jadi dukungan juga harus jelas. Kemudian kedua, dukungan kepada Jokowi sebagai capres 2019, tentu ada proses, ada kajian faktual," kata Idrus.

Kajian yang menurutnya sudah dilakukan adalah kajian terhadap kinerja Jokowi selama ini. Juga kajian terhadap visi misi Jokowi yang disebut Idrus selaras dengan visi misi Golkar.

"Jadi persoalan lazim atau tidak, tergantung argumentasi politik yang menjadi dasar kita mengambil kebijakan politik. Jadi ini kan semua proses. Golkar sudah menyatakan sikap bila nanti rapimnas memutuskan itu," ucapnya.

Idrus memastikan keputusan untuk mengusung Golkar tidak akan berubah hingga akhir nanti. Golkar sudah yakin dengan pilihannya itu sebab didukung dari berbagai survei terhadap Jokowi.

"Tidak ada (perubahan). Kita sudah melakukan kajian bahkan proyeksi ke depan seperti apa sudah dilakukan. Termasuk beberapa hari lalu yangg lalu beberapa tokoh sudah kita undang," tegas Idrus.

"Jadi Golkar bekerja berdasarkan pada data fakta dan analisis masukan dari para akademisi, lembaga survey dan lain-lain. Kalau sudah diambil keputusan, hanya ada satu kata. Jalankan keputusan itu," lanjut pria yang digadang-gadang akan menjadi menteri itu.

Rapimnas Golkar 2016 akan dilangsungkan pada 26-29 Juli mendatang di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Soal Pilkada juga akan menjadi salah satu hal yang dibahas, namun tidak secara spesifik satu daerah. Melainkan secara general terkait dengan revisi UU Pemilu.

"Masalah pilgub, pilkada-pilkada kan sudah jalan, dan Golkar sudah membentuk tim pilkada pusat. Sudah ada kita bentuk menangani itu. Tapi yang kita akan bicarakan nanti adalah bagaimana merumuskan pikiran-pikaran sebagai bahan untuk revisi UU bidang politik," beber Idrus.

Pokok pikiran Golkar terkait Pilpres dan Pileg serentak adalah soal bagaimana mekanisme dan aturan mainnya. Karena dilakukan bersamaan, maka hal tersebut dikatakan Idrus harus disiapkan jauh-jauh hari.

"Untuk itu kita minta kepada pemerintah nanti, supaya tahapan revisi bidang politik harus dipercepat, mungkin itu yang akan menjadi rekomendasi nanti. Dipercepat, jangan tunggu 2017, seharusnya sekarang harus udah dimulai," jelas dia.

Salah satu bagian dari rekomendasi yang akan diputuskan saat rapimnas nanti, kata Idrus, adalah terkait revitalisasi dan penyegaran KPU. Sebab menurutnya selama ini KPU masih terlihat kedodoran.

"Waktu yang digunakan oleh KPU untuk menangani masalah pileg dan pilpres ini kadang-kadang terdesak. Golkar ingin minimal 2 tahun sebelumnya lembaga KPU sudah siap semua, termasuk masalah-masalah aturan main," ungkap Idrus.

"Jangan satu tahun, jangan enam bulan. Ini kedodoran nanti lagi. Dan ini pasti akan merusak atau berpengaruh terhadap hasil pemilu itu sendiri," sambungnya. (elz/fdn)