Jika Vaksin Palsu Timbulkan Efek Samping, Pengobatan Ditanggung Pemerintah

Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan bahwa vaksin palsu tak menimbulkan efek samping. Meski begitu, jika ada korban yang menderita penyakit tertentu yang diakibatkan oleh vaksin palsu, maka pengobatannya ditanggung oleh pemerintah.

"Masalah ini sudah diambil alih pemerintah melalui instrumen puskesmas. Jadi mereka yang bermasalah terhadap imunisasi akibat kasus vaksin palsu ini akan ditanggung pemerintah melalui program BPJS, Penerima Bantuan Iuran (PBI) DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (19/7/2016).

Koesmedi menjelaskan, seandainya diperlukan medical check up, maka akan dilakukan saat dilakukan vaksinasi ulang. Akan tetapi tidak semua peserta vaksin palsu harus dilakukan medical check up.

"Kalau dia perlu medical check up saat vaksinasi, saat itu juga kita lakukan medical check up. Dokter itu menegaskan diagnosa melalui anamnesa dengan berbicara, kemudian pemeriksaan fisik, baru kalau diperlukan pemeriksaan penunjang, kita pakai pemeriksaan penunjang, kalau tidak, tidak perlu. Karena 75 persen dari penyakit itu bisa diselesaikan hanya dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik," jelas Koesmedi.

Koesmedi juga mengundang masyarakat yang ragu apakah anaknya terkena vaksin palsu atau tidak untuk datang ke puskesmas terdekat.

"Buar mereka yang ragu, khawatir, silakan datang ke puskesmas, RS kecamatan, RSUD. Cukup membawa semua bukti, enggak usah bawa anak dulu. Nanti pihak puskesmas atau kami akan menelusuri dia ada di mana, apakah perlu diberikan atau tidak, nanti kita bicara ke dokter spesialis anak, bahwa ini diulang atau tidak," tuturnya.

(rna/nrl)