Guru Besar IPB Dkk Minta LGBT Dipenjara 5 Tahun: KUHP Sudah Tidak Relevan

Jakarta - Guru besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta para lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dihukum penjara maksimal 5 tahun. Untuk memuluskan niatnya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menafsir ulang Pasal 292 KUHP.

Pasal 292 KUHP berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut Euis dkk, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia. Para pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dikenakan Pasal 292 KUHP dan dipenjara maksimal 5 tahun. Hukuman tidak boleh membedakan usia korban, mau anak-anak atau sudah dewasa. Sebab materi yang tertuang dalam redaksional pasal-pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional mereka karena tidak lagi mampu melindungi hak-hak konstitusional tersebut.

"Hal tersebut merupakan kenyataan objektik yang tidak terbantahkan lagi, jika kita sadari bahwa KUHP disusun oleh para ahli hukum Belanda yang hidup ratusan tahun lampau sehingga tentulah keadaan masyarakat pada saat penyusunannya sudah sangat jauh berbeda dengan masa kini," kata Euis dalam permohonannya yang dilansir website MK sebagaimana dikutip detikcom, Selasa (19/7/2016).

KUHP yang berlaku saat ini dibuat pada 1830 oleh penjajah Belanda dan dibawa ke Indonesia pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan secara nasional pada 1918 hingga saat ini. KUHP yang mempunyai nama asli Wet Wetboek van Strafrecht itu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat, hingga hukum pidana agama.

"Terlebih lagi para penyusunannya tentu saja bukanlah mereka yang meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada saat menyusun naskah KUHP tersebut sehingga apa yang dihasilkannya dipastikan tidak akan sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap hukum positif di Republik Indonesia," ucap Euis.

Selain meminta LGBT dihukum 5 tahun penjara, Euis dkk meminta pelaku kumpul kebo dihukum layaknya pelaku zina dengan ancaman 9 bulan penjara. Euis juga meminta definisi kejahatan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP tidak hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tetapi juga laki-laki kepada laki-laki.

Para pemohon pun yakin bahwa MK yang merupakan benteng Pancasila dan konstitusi akan sependapat dengan Para Pemohon demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia," sambung pengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia, IPB itu.
Sebagaimana diketahui, materi gugatan Euis dkk juga masuk dalam materi RUU KUHP yang tengah digodok di DPR. Tapi hingga kini, RUU KUHP yang telah dirancang sejak tahun 80-an itu tidak kunjung selesai dibahas.

Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPdI dan Dhona El Furqon SHI MH.

Permohonan ini masih diproses di MK dan baru memasuki proses pemeriksaan pendahuluan. (asp/nrl)