Di Depan Kapolda dan Kajati, Jokowi Ingatkan Hal-hal yang Tak Bisa Dipidana

Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini mengumpulkan Kapolda dan Kajati se-Indonesia di Istana Negara. Presiden rupanya ingin mengevaluasi intruksinya soal 5 hal yang tak bisa dipidanakan.

"Saya pagi ini ingin mengevaluasi karena setahun yang lalu saya sudah perintahkan di Bogor, sudah bicara di Bogor sehingga setelah setahun apa yang saya sampaikan kita evaluasi," ucap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Dalam pertemuan ini, hadir Kapolda dan Kajati se-Indonesia. Hadir juga Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno dan lainnya.

Intruksi pertama adalah kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga sama tidak bisa dipidanakan. Polri dan Kejaksaan harus bisa bedakan tindakan yang betul-betul pidana atau nyolong dalam bahasa Jokowi.

"(Ketiga), Saya kira aturan di badan pemeriksa keuangan jelas mana yang pengembalian mana yang tidak. Kerugian BPK diberi peluang 60 hari ini juga harus dicatat," lanjut Jokowi.

Keempat, kerugian negara yang bisa dipidanakan harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

"Evaluasi perjalanan setahun ini saya masih banyak sekali dengar tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita harus kawal pembangunan sebaik-baiknya di kabupaten/kota, provinsi termasuk di pusat, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan agar betul-betul jadi perhatian," terang Jokowi.

"Saya masih banyak keluhan dari bupati, walikota, dari gubernur. Nanti saya akan blak-blakan kalau sudah tidak ada media," imbuh mantan gubernur DKI itu.

Pertemuan Jokowi dengan Kapolda dan Kajati itu kemudian berlangsung tertutup dari media. Pukul 10.40 WIB acara masih berlangsung. (bal/rvk)