Taufik Kurniawan: Cegah Vaksin Palsu, Limbah Obat-obatan Harus Dimusnahkan

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian menindak cepat peredaran vaksin palsu. Namun ke depan harus ada upaya konkret untuk mencegah peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat.

"Untuk mencegahnya ke depan saya menyarankan limbah-limbah vaksin, obat, infus harus dimusnahkan.Tidak boleh di RS pedagang asongan mengambil sisa-sisa bekas infus, vaksin, suntikan, itu harus dimusnahkan. DPR akan mengusulkan untuk pengawasan obat dan limbahnya. Limbah industri makanan dan obat harus dimusnahkan agar tidak ada yang menyalahgunakan seperti sekarang ini," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan, Senin (18/7/2016).

Data Kemenkes

Taufik lantas meminta Badan POM bekerja lebih konkret mengawasi peredaran obat dan makanan. Karena peredaran obat dan makanan adalah tanggung jawab dan tupoksi Badan POM.

"Jangan hanya melakukan sidak-sidak mendekati Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru tapi harus diselidiki, pasang mata jeli di hulunya, tidak hanya di supermarket saja. Supermarket itu kan ujung masalah tapi akar masalahnya kan harus dipelototi dari hulunya," saran Taufik.

"Dengan pengawasan Badan POM maka perusahaan farmasi yang rekanan resmi pemerintah harusnya tidak boleh terjadi lagi katakanlah untuk melakukan manipulasi vaksin dan obat palsu yang beredar di masyarakat," sambungnya.

Taufik menuturkan, Badan POM punya sertifikat ISO. Sertifikat yang diberikan harusnya diimplementasikan dan bisa dipertanggungjawabkan.

"ISO itu tidak hanya sertifikat tapi harus diimplementasikan, istilahnya write what you do, do what you write. BPOM harus sampai melakukan audit tidak hanya di ujung saja tapi secara prinsip ini ada kaitan dengan prinsip tata laksana manufacturing khususnya farmasi," kata Taufik sembari memaparkan sistem kontrol manufacturing GMP (Good Manufacturing Practice) yang kemudian akan menghasilkan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) yang bisa melacak obat-obatan palsu.

Taufik kemudian mengapresiasi langkah pemerintah yang bertindak cepat bersama kepolisian. Juga langkah Kemenkes mengumumkan sejumlah pihak yang terindikasi menggunakan vaksin palsu.

"Sehingga posisi sekarang tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Tentunya hal ini sangat merugikan generasi penerus bangsa. Jadi sampai Presiden juga turun langsung tentunya kami memberikan perhatian. Jadi peran BPOM harus ditingkatkan," pungkasnya.

(van/nrl)