JK: Kita Minta Filipina Serius Bebaskan WNI yang Disandera

Sumedang - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah masih terus berupaya membebaskan 10 WNI yang disandera di Filipina. Pemerintah RI juga mendesak otoritas Filipina serius membantu upaya pembebasan penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kita minta dengan serius Filipina untuk membebaskan warga kita itu," tegas JK saat memberikan kuliah umum di hadapan 1.922 orang calon Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXIII Tahun 2016 di Kampus IPDN, Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/7/2016).

Pernyataan ini disampaikan JK dalam sesi tanya jawab dengan calon Pamong Praja Muda. Pertanyaan soal pembebasan sandera diajukan Rifa Prakasa asal Jawa Barat.

"Soal mengelola pemerintahan secara politik antara lain tadi soal sandera yang di Filipina, sebagaimana yang saya katakan tadi, tugas pemerintah ialah melindungi tumpah darah dan warga negara kita, melindungi. Mengayomi melindungi, itu tertera dalam UUD," ujar JK.

Di hadapan calon Pamong Praja, JK menuturkan kondisi di Filipina yang jadi tempat bagi para kelompok pemberontak. Kondisi ini ikut merugikan Indonesia yang wilayah perairannya berbatasan dengan Filipina.

"Hampir semua orang punya senjata dan juga mempunyai kebiasaan sejak dulu itu orang bajak laut. Karena itu seperti Anda ketahui, dalam tiga bulan terakhir kita mengalami 4 kali penyanderaan. Nah terakhir masih ada 10 warga kita yang ada di Filipina selatan itu," ujarnya.

Pemerintah RI menurut JK memiliki pilihan dilematis terkait berulangnya penyanderaan. JK menegaskan RI tidak ingin negosiasi berujung terulangnya peristiwa penyanderaan bila mengikuti kemauan para kelompok pemberontak yang menginginkan uang tebusan.

"Pemerintah mempunyai kesulitan-kesulitan, dilema pilihan. Kalau kita bernegoisasi berarti akan berulang. Kalau mau menyerang tidak mudah karena pertama, UU Filipina tidak mengizinkan itu. Tapi sekiranya itu pun terjadi di Indonesia, kita juga pasti tidak izinkan negara lain untuk beroperasi di Indonesia, pasti tidak," ujar dia.

Penyanderaan terhadap WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK) disebut JK membawa kerugian bagi Filipina. Sebab penyanderaan akan mengganggu ekspor batu bara dari RI ke Filipina.

"Impactnya karena semua yang disandera itu sebagian besar anak buah kapal yang baru saja membawa batu bara ke Filipina untuk pembangkit listrik mereka. Maka kita berposisi selama Filipina tidak menjamin keamanan rakyat kita yang membantu maka pasti kita tidak mengirim batu bara," sebutnya.

Pengiriman batu bara ke Filipina disetop hingga ada jaminan keamanan dari otoritas Filipina. Karena penyanderaan ini sudah membawa kerugian bagi Indonesia.

"Karena kapal siapa yang berani melewati (perairan Filipina) itu kalau nanti disandera, baik secara jiwa, secara ekonomi nanti rugi. Karena itulah yang terjadi, maka batu bara tidak dikirim selama keamanan tidak dijamin," katanya.

Soal operasi militer, JK menyebut hal tersebut menjadi opsi terakhir. Sebab butuh persetujuan Filipina agar militer RI dapat memasuki wilayahnya.

"Tanpa persetujuan tidak mungkin. Kedua, soal batu bara tadi itu adalah konsekuensi daripada tidak ada jaminan keamanan di wilayah itu bagi kapal-kapal kita. Tentu solusi belakang hari ialah pengawalan," sebut JK. (fdn/aan)