Wapres JK: Pamong Praja Pengayom, Jangan Persulit Masyarakat

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para calon pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar bekerja optimal saat menjalankan tugasnya di masyarakat. Pamong Praja merupakan pengayom yang harus melayani masyarakat.

"Tugas Pamong Praja intinya bagaimana Anda semua jadi bagian pemersatu bangsa. Kedua, bagaimana Anda jadi pemimpin-pemimpin di daerah yang demokratis. Demokratis artinya mendengarkan suara rakyat tetapi punya akuntabilitas dan menggerakan inovasi dari masyarakat," ujar JK dalam kuliah umum di hadapan 1.922 orang calon Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXIII Tahun 2016 di Kampus IPDN, Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/7/2016).

JK mengatakan lulusan Pamong Praja nantinya punya tugas untuk membantu menggerakkan wilayah tempatnya bertugas. Apalagi pemerintah saat ini menerapkan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah berkembang.

"Anda jadi bagian dari profesionalisme itu dalam pemerintah. Itulah kenapa Anda dididik khusus untuk itu. Walau Pamong Praja sdh berubah, dulu mengurus pemerintahan umum, izin bangunan, perbaikan kota. Tapi dalam sistem otonomi urusan pemerintah kembali ke daerah. Semua diberikan tugas ke daerah, tugas Pamong Praja tentu lebih luas pada dewasa ini," imbuhnya.

JK juga berbicara soal penempatan para lulusan IPDN di kecamatan-kecamatan. JK berharap kecamatan bisa jadi pijakan awal para Pamong Praja untuk berkembang ke tingkatan yang lebih tinggi nantinya.

"Menurut sistemnya begitu Anda tamat, maka tempat Anda yang pertama ya di kecamatan. Mungkin jadi camat nantinya kalau tidak jadi ajudan bupati atau gubernur. Tetapi jjadi ajudan juga penting menyerap leadership daripada gubernur dan bupati. Artinya kenapa (lulusan) IPDN itu masuk ke camat karena camat adalah tempat para profesional yang utama," imbuhnya.

Dalam menjalankan tugasnya, JK ingin lulusan IPDN memanfaatkan teknologi dalam bekerja. Dengan teknologi, sistem kerja pemerintahan diyakini menjadi ringkas, rapi dan terkoneksi yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Tak lupa JK meminta Pamong Praja bekerja tanpa birokrasi berbelit. Kultur mempersulit urusan yang seharusnya bisa diselesaikan cepat, ditegaskan JK harus dihilangkan.

"Jangan berprinsip kalau bisa dipersusah kenapa harus digampangkan. Tentu harus digampangkan, jangan dipersulit tapi tentu dengan (mengikuti) aturan," sebutnya.

"Karena itu pada akhirnya Anda menjadi pemimpin rakyat, masyarakat sekaligus. Namanya pamong (ya) mengayomi. Maka di samping mempunyai kemampuan dalam bekerja, tugas-tugas lainnya bukan hanya mengurusi pemerintahan umum, tapi juga melihat masyarakat maju," tutur JK.

(fdn/aan)