DetikNews
Senin 18 Juli 2016, 09:17 WIB

KPPU Siapkan Proses Eksekusi Kasus Kartel SMS yang Rugikan Konsumen Rp 2,8 T

Andi Saputra - detikNews
KPPU Siapkan Proses Eksekusi Kasus Kartel SMS yang Rugikan Konsumen Rp 2,8 T Ketua KPPU Syarkawi Rauf (reno/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melansir salinan putusan lengkap yang menghukum para pelaku kartel SMS karena merugikan konsumen Rp 2,8 triliun. KPPU akan segera melaksanakan proses eksekusi untuk melaksanakan putusan MA itu.

"Sampai hari ini para terlapor (provider) belum ada yang melaksanakan putusan MA. Sampai hari ini juga salinan putusan resmi belum sampai meja saya. Tapi saya sudah melihat salinan lengkap putusan itu di website MA," kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/7/2016).

Dalam putusan itu, majelis kasasi menjatuhkan hukuman kepada pelaku kartel yaitu:

1. Menghukum PT Excelkomindo Pratama sebesar Rp 25 miliar.
2. Menghukum PT Telekomunikasi Seluler sebesar Rp 25 miliar.
3. Menghukum PT Telekomunikasi Indonesia sebesar 18 miliar.
4. Menghukum PT Bakrie Telecom sebesar Rp 4 miliar.
5. Menghukum PT Mobile-8 Telecom sebesar Rp 5 miliar.

KPPU sebagai tim eksekutor akan melakukan langkah-langkah eksekusi atas putusan itu. KPPU berkomitmen tegas untuk melaksanakan proses eksekusi ini hingga denda benar-benar masuk ke kas negara.

"Kewajiban terlapor untuk melaksanakan putusan tersebut. Kalau tidak, kita akan meminta proses eksekusi, baik ke kepolisian atau lewat pengadilan. Kasus ini harus tuntas, kalau tidak akan menjadi piutang negara," ujar Syarkawi.

Pihak terhukum bisa melaksanakan putusan secara sukarela membayar ke nomor rekening negara sesuai amar putusan. Yaitu disetor ke kas negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretaris Jenderal satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755.

"Nanti kalau sudah, berkas pembayaran diserahkan ke kami. Tapi kalau tidak mau sukarela, maka kami akan mengambil langkah hukum untuk mengeksekusinya," ucap Syarkawi.

Dalam proses eksekusi ini, Syarkawi tidak memberikan toleransi kepada para provider tersebut. Kelima terhukum itu harus membayar secara tunai.

"Kalau mau dibayar dicicil, itu seharusnya sudah dikatakan seusai pembacaan putusan. Ini sudah lewat waktu," terang Syarkawi.

Berkaca dari kasus ini, KPPU meminta provider untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatan bisnis. Kementerian terkait diminta untuk lebih teliti mengawasi para pelaku usaha terkait. Apalagi kini pola konsumen telah berubah yaitu dari SMS ke paket data.

"Kami sedang melakukan penelitian untuk paket data, mengapa harga paket data lintas operator cukup mahal. Seperti di luar Jawa, terutama Indonesia timur, pemainnya kan sedikit, tarif paket data cukup mahal. Ini ada apa. Apakah ini seperti kasus kartel SMS atau bukan, kita akan lihat," pungkas Syarkawi.

Kasus kartel tarif SMS ini bermula saat KPPU menerima adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh sejumlah provider seluler di Indonesia. KPPU langsung bergerak cepat mengawasi operator-operator yang dicurigai melakukan kartel tarif SMS sepanjang 2004-2007 untuk tarif off-net (lintas operator) pada pasar kompetitif.

Benar saja dalam kurun waktu tersebut, operator seluler meraup keuntungan hingga Rp 133 triliun. Atas dasar temuan itu, KPPU mengusut operator yang dinilai melakukan kartel karena telah merugikan konsumen hingga Rp 2,8 triliun.

Berdasarkan hasil investigasi dan penyidikan KPPU, didapati empat operator main mata dalam menentukan tarif yaitu PT Excelkomindo Pratama, PT Telekomunikasi Seluler, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bakrie Telecom dan PT Mobile-8 Telecom. KPPU menghukum kelima operator seluler tersebut.

Terhadap keputusan itu, para operator pun keberatan dan mengajukan banding terhadap KPPU ke PN Jakpus. Majelis hakim PN Jakpus justru membalik keadaan dengan membatalkan keputusan KPPU alias memenangkan operator tersebut.

Tak terima, giliran KPPU mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya KPPU berhasil meyakinkan majelis kasasi dan menang.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed