Uni Eropa Tolak Kudeta, Desak Lembaga Demokrasi di Turki Dihormati

Jakarta - Uni Eropa tidak mentoleransi setiap bentuk kudeta. Uni Eropa mendesak agar lembaga demokrasi di Turki dihormati dan meminta semua pihak menahan diri.

Perutusan Tinggi Uni Eropa bidang Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini menyampaikan sikap dan posisi UE melalui Twitter di sela-sela KTT Regional di Ulan Bator, Mongolia, Sabtu (16/7/2016).

"Dari Mongolia terus-menerus kontak dengan Delegasi UE di Ankara dan Brussel. Mengimbau untuk menahan diri dan menghormati lembaga demokratis #Turkey," tulis Mogherini, dikutip detikcom dari Hurriyet.

Disebutkan bahwa Brussel akan terus memantau dengan keprihatinan mendalam perkembangan di Turki, mitra utama Uni Eropa di kawasan tenggara.

Sementara itu Sekjen Dewan Eropa Thorbjorn Jagland menyebut upaya kudeta di Turki sebagai sesuatu yang tak bisa diterima.

"Setiap upaya untuk menggulingkan pemimpin terpilih secara demokratis di Turki tak bisa diterima, dalam sebuah negara anggota Dewan Eropa, yang mempertahankan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan supremasi hukum," demikian Jagland.

Dalam catatan detikcom, Turki memang telah menjadi anggota Dewan Eropa sejak 13 April 1950. Sebagai anggota, Turki secara gradual telah berusaha memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan.

Antara lain penanggulangan rasisme, melindungi kaum minoritas, penyelenggaraan demokrasi berbasis UU, perbaikan sistem peradilan, mencegah penyiksaan, perlindungan hak-hak sosial, pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

(es/jor)