"Biasanya mereka (Sekwan) yang ngajuin makanya kita mesti cek. Kalau sampai dua tahun begitu berarti kan dia multi years. Ini tuh seperti yang saya katakan di tahun 2014 banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul yang kita enggak tahu karena kan waktu itu gak mau e-budgeting," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (15/7/2016).
Menurut data pada tahun 2014 lalu, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI melakukan renovasi toilet DPRD dengan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Tahun 2015, kembali dianggarkan sebesar Rp 28 miliar. Kini muncul sorotan, kondisi toilet DPRD DKI dirasa kurang sebanding bila menilik nominal anggaran renovasi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu juga kan saya mulai berantem (dengan DPRD) di 2015. Waktu itu pun saat berantem-berantem kami belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kami Silpa-kan. Setelah kita Silpa baru kami anggarkan kembali baru peningkatan lebih baik," jelas Ahok.
Ahok mengatakan bukan tak mungkin akan banyak mark up yang dilakukan oknum eksekutif dalam pengadaan proyek tersebut. Dia juga tak menampik ada kemungkinan eksekutif dari pihaknya ikut bermain.
"Mark up di sana penuh kayak (kasus) truk sampah semua banyak. Makanya kan mulai berantem-berantem sama saya kan waktu e-budgeting. Karena kita mau ngontrol penggunaan anggaran ini kemana, itu pun masih ada ekskutif kita yang main," kata Ahok.
(rii/dnu)











































