"Itu harus ada hukuman keras, karena itu lebih jahat dari terorisme sebenarnya. Karena itu kan merenggut masa depan anak yang kena vaksin palsu," kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).
Kasus ini, sambung Dahnil, adalah sebuah kritikan bagi sistem pengawasan makanan dan obat di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil menilai peredaran vaksin palsu adalah satu kejahatan yang bergerak dalam jaringan. Pemerintah, kata dia, harus lebih memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Di sisi lain, ini juga bukti pemerintah harus memperbaiki pola pengawasan terhadap makanan dan obat. Vaksin ini bukan kasus tunggal, bukan kali ini. Saya fikir, ada potensi rente di situ. Sekarang memang komitmen terbesar kita itu ada pada komitmen penegakan hukum," urai Dahnil.
"Kalau dia berkaitan dengan korporasi besar dia jadi lemah, kalau ini kan sudah menjadi jejaring dan sudah jadi perhatian publik ini harus dapat hukuman yang besar. Ini pasti saling terkoneksi satu dengan yang lain misalnya rumah sakit, berita tentang mafia obat itu kan cerita lama sebenarnya sudah jadi rahasia umum," imbuhnya.
(dra/dra)











































