Kelompok Pro-Papua Merdeka Gagal Jadi Anggota Penuh MSG

Jakarta - Kelompok pro-Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), gagal menjadi anggota penuh organisasi Negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG). Perwakilan Indonesia di PBB pun memberikan tanggapan soal itu.

"Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG," ujar Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB Dubes Desra Percaya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (14/7/2016).

Desra yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI itu mengatakan, keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan ULMWP. Kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat tersebut yakin akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon.

MSG sendiri adalah organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, dan pertukaran budaya Melanesia. Selain itu juga kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintah yang baik, dan keamanan.

MSG merupakan salah satu dari tiga kelompol sub-regional di kawasan Kepulauan Pasifik. Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, tahun 2015 setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer (pengamat). Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif untuk menjadi anggota penuh.

"Partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia telah berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP," ungkap Dubes Desra.

Delegasi Indonesia itu juga terdiri dari perwakilan 5 provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia yaitu Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pertemuan KTT MSG. Dok. Istimewa

KTT MSG disebut juga sepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Villa, Vanuatu. Pembahasan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara.

"Utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG," kata Desra.

Tak hanya itu, Desra selaku ketua delegasi Indonesia juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. "Indonesia mengundang negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016," lanjutnya.

Acara tersebut juga sekaligus mengukuhkan pelantikan Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru yaitu Dubes Amena Yauvoli asal Fiji. Pertemuan itu juga sebagai upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG. (elz/nrl)