Jelang Pilkada, Mendagri Minta Kepala Daerah Aktif Lakukan Pendataan Penduduk

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong agar kepala daerah aktif melakukan pendataan kependudukan jelang Pilkada serentak tahun 2017. Pendataan dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih.

"Saya kira kepala daerah ini kan produk dari sebuah proses Pilkada. Saya kira kami mengharapkan kepala daerah berserta jajarannya lebih proaktif untuk mendatangi warga melakukan pendataan kependudukan dengan gratis sehingga masing-masing daerah kabupaten kota terdata dengan baik. Mana desa, kelurahan yang padat pemilih dan mana kecamatan yang padat penduduk tapi semua bisa terdata," kata Tjahjo di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Mendagri mengatakan, semua data kependudukan yakni jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, anak dan usia dewasa harus terdata dengan baik. Tjahjo menyebut saat ini baru 168 juta warga yang memiliki e-KTP dari total seharusnya pemilik e-KTP sebanyak 188 juta warga.

Dia berharap warga yang sudah memenuhi syarat namun belum memiliki e-KTP segera mengurus pembuatannya.

"Tinggal 250 ribu yang belum merekam. Mudah-mudahan di sisa waktunya ini mereka mau jemput bola Pemda nya. Juga masyarakatnya mau datang sendiri merekam data. Kalau tidak dia akan rugi sendiri, walaupun dipinjam namanya tetap tidak bisa," kata Tjahjo.

"Yang belum merekam (membuat e-KTP) sudah bisa di data dengan nama NIK nya. Sehingga diharapkan ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kualitas pemilih kita yang memang terdata dengan baik. Pakai e-KTP, dengan ada NIK tunggal sudah tidak mungkin ada data palsu, data siluman, tidak ada. Semua sudah terdata dengan baik, bisa kita cek," imbuh Tjahjo.

(fdn/fdn)