Santer Isu Reshuffle, PDIP Usul Menteri dari Profesional Dikurangi

Jakarta - Partai pendukung pemerintah terusik dengan isu reshuffle. Mereka khawatir ada kadernya dicopot dari kursi menteri sebagai konsekuensi bergabungnya sejumlah partai baru untuk mendukung pemerintah.

Muncul harapan agar Presiden Jokowi jika ingin ada reshuffle, maka cukup mengganti menteri yang non-parpol alias dari jalur profesional. Itu artinya jatah kursi menteri untuk profesional diusulkan untuk dikurangi.

"Beberapa teman bicara, karena sekarang lebih banyak mayoritas profesional (non-parpol), kenapa nggak diseimbangkan (komposisi menteri asal parpol dan non-parpol)," ucap Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/6/2016).

"Tapi sekali lagi kalau dari kami menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Kami sudah mengusung dan mendukung, memberikan hak sepenuhnya untuk menentukan komposisi tersebut," lanjut Eriko.

Komposisi Kabinet Kerja sekarang memang lebih banyak diisi dari kalangan profesional atau non-parpol. Hal itu sesuai dengan janji Jokowi di awal menjabat akan lebih memasukkan menteri profesional dibanding asal parpol. Kira-kira sekarang 20 banding 14 orang.

Soal spekulasi reshuffle dilakukan terkait dengan jatah untuk PAN dan Golkar yang kini mendukung pemerintahan, Eriko menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apakah akan memberikan kursi menteri atau tidak.

"Kita kan sudah memberikan kepercayaan kepada Jokowi sebagai presiden, tentu kewenangan beliau sepenuhnya dalam menentukan susunan kabinet. Tapi dalam komunikasi politik ada yang berkenan dan tidak (menterinya dicopot). Jadi paling tidak dikomunikasikan," papar Eriko.

Baca juga: PDIP: Belum Ada Komunikasi Jokowi dan Parpol Pendukung Soal Reshuffle

Hal senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani bahwa untuk menjaga soliditas dukungan kepada pemerintah, reshuffle tidak menyasar kursi menteri asal parpol. Walaupun sebetulnya sulit mendefinisikan menteri asal parpol dan non-parpol.

"Menteri dari parpol itu bisa pengurus atau profesional yang ada di parpol, atau menteri yang direkomendasikan parpol," ucap Arsul.

Sementara politisi PKB Jazilul Fawaid menyerahkan rencana reshuffle itu kepada presiden, entah mau mengganti menteri asal parpol atau non parpol. Tapi dia justru menilai belum tepat dilakukan reshuffle karena suasana sedang kondusif.

"Baiknya nggak usah ada reshuffle. Ini kan sedang stabil, jadi isu reshuffle memberi efek psikologis pada menteri-menteri yang sedang bekerja. Mereka menebak-nebak apakah saya akan direshuffle?" ucap pimpinan Banggar DPR itu. (erd/nrl)