Soal Putusan Arbitrase Laut China Selatan, Menlu RI: Hormati Hukum Internasional

Jakarta - Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag yang didukung PBB memutuskan Cina tak memiliki hak selatan atas perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus. Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan Filipina. Apa respons Indonesia?

"Roh dari statement atau posisi Indonesia adalah mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk di antaranya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sewa) 1982," ucap Menlu Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/6/2016).

"Karena kita yakin kalau semua pihak dan semua negara menghormati hukum internasional, maka perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia akan lebih tercapai," imbuhnya.

Terkait UNCLOS, Retno menyebut Indonesia merupakan salah satu pejuang tercapainya kesepakatan UNCLOS karena Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga UNCLOS menjadi sangat pentingnya bagi Indonesia.

"Roh kedua adalah kita meminta semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan tensi, dan menahan diri. Karena sekali lagi, saya kira tidak ada satu pun dari negara-negara yang menginginkan konflik terbuka," terang Menlu.

"Saya yakin konflik terbuka bukan opsi yang baik bagi kita semua, dan saya kira forward projection juga perlu diupayakan untuk terus dihindari," imbuhnya.

Retno juga menekankan pentingnya masalah stabilitas dan keamanan di kawasan. Indonesia ingin kawasan Asia Tenggara itu damai dan stabil. Dan karena kedamaian di kawasan itu, maka Asia dibanding yang lain, secara ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih baik.

"Dan yang terakhir, kita juga meminta semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai, menyelesaikan secara negosiasi. Jadi demikian itu ruhnya," kata mantan Dubes RI di Belanda itu. (bal/rvk)