Untuk menyiasati ulah oknum yang mengakali sistem absensi elektronik, Ahok punya ide membuat sistem yang lebih keras. Yakni, bila sistem absensi sampai rusak maka konsekuensinya PNS yang tak tercatat di sistem elektronik itu tak akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
"Lama-lama kalau terus kayak begini, kami akan bikin sistem yang lebih kejam. Kalau alatmu rusak ya kamu harus perbaiki. Kalau tidak bisa perbaiki ya sudah. Satu hari itu semua Anda tidak dapat TKD. Baru Anda takut," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (12/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Elektronik bisa rusak enggak? Bisa. Beli baru juga bisa rusak. Kalau begitu sial dong? Ya sudah, sial di dia dong. Pusing amat sih?" kata Ahok.
Sistem absensi itu mempengaruhi TKD yang diterima PNS. Bila PNS sering membolos, terlihat dari absensinya, maka dia bisa dikenai peniadaan TKD. Ahok mendengar sistem absensi elektronik memang sering rusak, entah apa sebabnya.
"Memang sering kok. Yang 1.200 ini (perkiraan jumlah mesin absensi PNS yang rusak) mana, langsung kelihatan. porsi kerja seperti apa," kata Ahok.
Meski tak mau berburuk sangka, namun Ahok curiga ada kesengajaan dilakukan dengan cara yang halus oleh oknum PNS. Sistem absensi elektronik dengan pemindaian sidik jari itu dibikin offline sehingga pencatatan absensi dilakukan dengan cara manual. Cara manual ini tentu lebih mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh PNS yang sering bolos atau terlambat.
"Kalau begini, dia langsung manual semua kan. Dia hadir, padahal hadirnya kesiangan. Bisa juga enggak hadir. Sudah biasa lah kayak gitu," kata Ahok. (dnu/aan)











































