Wapres JK: Filipina Akan Menderita Kita Setop Pengiriman Batu Bara

Jakarta - Pemerintah hingga saat ini masih melanjutkan moratorium atau penundaan ekspor batu bara ke Filipina terkait maraknya penyanderaan ABK WNI oleh kelompok militan di Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, hal itu akan sangat merugikan Filipina.

Hingga saat ini, tercatat ada 10 AKB WNI yang disandera kelompok militan di Filipina. JK mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke pemerintah Filipina agar segera melakukan upaya pembebasan.

"Menhan sudah ke Filipina, Menlu sudah ke sana, Dubes kita sudah bekerja, Presiden mengirim surat ke Presiden Filipina. Sudah semuanya dijalankan," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

JK mengatakan, pemerintah juga meminta agar MoU 3 negara yakni RI-Malaysia-Filipina tentang patroli bersama segera dijalankan. Itu menurutnya sangat penting untuk mengantisipasi kasus penyanderaan terulang.

"Malah Presiden Jokowi hadir juga di pertemuan itu untuk memberikan suatu atensi yang besar. semua pihak, Indonesia, Filipina, Malaysia setuju untuk patroli bersama, saling memberikan informasi. ya namanya saja pembajakan sama dengan perampokan, sama dengan pencurian kan selalu tidak terduga kan. lautnya kan luas, seperti itu kan," terangnya.

JK menegaskan, pemerintah RI mendesak Filipina melakukan berbagai upaya untuk membebaskan para sandera meski setiap tindakan memiliki risiko. Namun keselamatan WNI harus jadi prioritas utama.

"Tinggal artinya masyarakat harus memahami tentang bahwa semua itu punya risiko. tidak ada yang nol risiko," ucapnya.

Ditambahkan JK, dirinya mengingatkan agar Filipina betul-betul serius melakukan upaya pembebasan sandera WNI. Ini mengingat hingga saat ini RI masih memberlakukan moratorium batu bara ke Filipina.

"Filipina juga akan menderita nanti. begitu kita setop batu bara, listrik di Selatan itu mati semua. karena di situ ada dua, batu bara dan geotermal. Nah kalau batu bara ini langka ini mungkin setengah listrik di Selatan di Filipina itu akan berhenti. jadi Filipina juga punya risiko, jangan lupa," kata JK.

"Bayangkan mati lampu di Jakarta atau surabaya atau di mana, orang pasti akan marah semua, tapi kita mengatakan kalau Anda tidak jamin, bagaimana kita kirim barangnya kalau Anda tidak jamin. jadi memang sekarang Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina itu," sambungnya. (fiq/hri)