Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bayar Tebusan ke Kelompok Abu Sayyaf

Jakarta - Sampai saat ini 10 WNI telah disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Malaysia dan Filipina. Seperti sebelumnya pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada pembayaran dalam upaya penyelamatan para sandera.

"Kita bayar? Lalu ketagihan dan menculik lagi? Saya tekankan bahwa sesuai arahan Presiden diutamakan keselamatan sandera tapi tidak menghendaki adanya pembayaran," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di kantor Menko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2017).

Seperti pernyataannya kepada wartawan di Istana Negara setelah halal bi halal, Gatot menepis anggapan tersebut. Bahkan ditambahkannya saat perusahaan membayar dan uang berada di Kemlu, tebusan tersebut sudah dikembalikan.

"Saya tidak tahu jika di belakangnya perusahaan membayar. Tapi pada saat perusahaan membayar itu ada semua lengkap di Kemlu sudah dikembalikan sejumlah yang diminta," jelas Gatot.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno Marsudi mengamini pernyataan Panglima TNI itu. Dengan tegas dikatakannya pemerintah tidak mendukung adanya pembebasan WNI dengan uang tebusan.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintah tidak mendukung adanya pembayaran atau ransom policy. Itu dasar posisi pemerintah," tegas Menlu Retno.

(Hbb/Hbb)