Datangi Pemkab Purwakarta, Menteri Yuddy Puji Bupati Dedi

Jakarta - Menpan RB Yuddy Chrisnandi mendatangi Kantor Pemda Purwakarta. Yuddy mengapresiasi Bupati Purwakarta yang telah berhasil mengikuti imbauan cuti pasca lebaran.

"Kenapa bisa sampai hampir 100 persen masuk karena pak bupati dalam tanda kutip mengancam akan memotong tunjangan kinerja Rp 500 ribu yang tidak masuk dari hari pertama hingga seminggu ini. Semacam ini kan buat kami jadi masukan," kata Yuddy di Jl Ahmad Yani, Purwakarta, Senin (11/7/2016).

Istimewa

Dedi menjelaskan, ada 9.650 PNS selain guru, dan PNS guru sebanyak 3.500. Dedi mengatakan hampir 100 persen PNS hadir semua.

"Ada 30 orang sakit gabungan di Kabupaten Purwakarta, ada yang dari kecamatan, puskesmas. Nggak ada yang cuti gak boleh kan," ucap Dedi.

"Jadi ke depan PNS itu untuk membuat kepatuhan, penegakan disiplin tiap daerah bagaimana ada yang sampai sukses. Ada yang tidak melanggar, kan macam-macam kalau seperti pak Ahok satu bulan uang tunjangan kinerja dinamisnya nanti akan dicabut, sehingga PNS di Jakarta masuk semua," sambung Yuddy.

Yuddy mengapresiasi kinerja Dedi yang mengatakan di hari pertama kerja pasca lebaran ini, pelayanan publik di Pemda Purwakarta sudah bisa dimulai sejak pukul 07.30 WIB. Hal itu karena kebijakan Dedi mempercepat proses halal bihalal sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi.

"Dia rupanya dari jam 6 sudah mulai halal bihalal,dia percepat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kan setiap kepala daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam memiliki hal-hal yang seperti ini merupakan bahan studi dan exercise bagi Kemenpan RB dalam membuat kebijakan kepegawaian. Saya mempelajari terus daerah yang efektif sehingga yang bagus ini akan di formulasikan menjadi satu model dan akan diterapkan. Katakan lah obsesi dari Kemenpan RB kan ga mungkin dalam satu kepemerintahan ini langsung jadi reformasi birokrasinya," ujar Yuddy.

Foto: Istimewa

Selain Purwakarta, ada daerah lain seperti Banyuwangi Surabaya, Brojonegoro, Bantaeng yang akan diteliti terkait penataan pegawai dan pembangunan kota. Oleh karenanya, daerah tersebut dapat dijadikan contoh sebagai kabupaten penggerak ekonomi.

"Misal Kabupaten Bekasi punya daerah penggerak ekonomi. Formulasinya seperti apa , bagaimana mengendalikan disiplin PNS, bagaimana mengelola pembangunan, mengelola inovasi pelayanan publik. Ini jadi catatan dan mempelajari keunggulan daerah dalam mengelola pelayanan publik," kata Yuddy. (rvk/rvk)