DetikNews
Senin 11 Juli 2016, 14:44 WIB

Dinas Sosial DKI: Siapa Pun Boleh ke Jakarta Asal Jangan Jadi Gelandangan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Dinas Sosial DKI: Siapa Pun Boleh ke Jakarta Asal Jangan Jadi Gelandangan Ilustrasi Foto: Rini Friastuti/detikcom
Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta tidak melarang pendatang baru ke Jakarta setelah libur lebaran. Wajah-wajah baru ini diharapkan telah memiliki keterampilan dan tempat tinggal.

"Warga daerah harus berpikir matang-matang jika ingin ke DKI. Kami tidak melarang mereka untuk datang ke Jakarta karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. Jadi siapa pun boleh datang asal tidak menjadi PMKS jalanan dan jangan lupa lapor RT/RW atau kelurahan setempat," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7/2016). PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dia mengatakan Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia memiliki persaingan ketat. Mereka yang tidak memiliki pendidikan dan tempat tinggal akan sulit bertahan. "Jika sudah kesulitan bertahan di Jakarta kemudian tidak punya ongkos pulang, bisa dipastikan mereka akan menggelandang atau bahkan mengemis. Akhirnya, mereka akan menjadi PMKS jalanan di DKI Jakarta," imbuhnya.

Warga dari daerah, kata Masrokhan, harus berpikir seribu kali untuk datang Jakarta. Ada baiknya mereka membangun daerah dan pekerjaan di tempat asal.

"Dibandingkan menggelandang atau mengemis di Jalanan Jakarta. Imbauan ini sebagai upaya pencegahan dari kami. Jangan sampai mereka terlanjur ke Jakarta dengan modal nekat lalu menjadi sengsara di Jakarta karena kami ingin menjadikan Jakarta Bebas PMKS Jalanan," ungkap Masrokhan.

Sementara terpisah Kepala Seksi Informasi dan Promosi Dinas Sosial DKI Jakarta, Miftahul Huda mengatakan data dari Januari sampai dengan Juli PMKS yang terjangkau 7.809 orang. Sementara penjangkauan selama bulan puasa tercara 734 orang.

"Sedangkan bulan Juli habis lebaran sampai dengan hari ini terjangkau 65 orang PMKS," kata Miftahul.

Dia menjelaskan pendatang baru yang datang jadi PMKS akan dibawa ke panti. Mereka akan mendapat pembinaan agar tidak kembali ke jalan.

"Di panti sosial, mereka akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak kembali menjadi PMKS jalanan. Jika ketahuan terkena penjangkauan lagi, akan dibawa ke ranah hukum karena telah melakukan penipuan. Urusannya bukan lagi dengan kami tapi sudah ke kepolisian," pungkasnya.
(ed/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed