Panglima TNI: Tanpa SOP, Masuk ke Wilayah Filipina Adalah Pelanggaran

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali menegaskan militer Indonesia belum mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Filipina. Gatot menyebut perlu dibuat aturan terkait operasi militer yang disiapkan untuk membebaskan 7 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Gatot mengatakan, syarat pertama operasi militer adalah dibuatnya standar prosedur operasi (SOP). Sebab tanpa SOP tersebut, TNI akan dianggap melakukan pelanggaran bila memasuki wilayah Filipina.

"Saya sampaikan, TNI hanya mematuhi apabila sudah ada SOP antara TNI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina. Di luar itu, apabila kita tanpa itu (SOP, red) masuk ke sana, adalah dianggap pelanggaran oleh Filipina," kata Gatot di Balai Sudirman, Jl. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2016).

Pergantian pemerintahan di Filipina juga turut menjadi faktor lambatnya proses tindak lanjut untuk menyelamatkan para sandera. Hal ini dikatakan Gatot, membuat pemerintah Indonesia harus menunggu.

Prajurit TNI menurut Gatot bisa saja masuk ke wilayah Filipina untuk membebaskan sandera. Namun operasi ini harus berdasarkan perintah langsung Presiden Joko Widodo.

"Saya katakan, apabila ada undang-undang dari Filipina, perintah dari presiden untuk berangkat, saya bersyukur. Saya bergembira. Itu yang ditunggu TNI. Semua prajurit TNI menunggu itu. Kapan pun juga, kami siap. Dan kami berebut untuk melaksanakan tugas itu," ujar Gatot.

Dipastikan Gatot, pasukan TNI sudah bersiaga di perbatasan, termasuk Gugus Tempur Laut Timur yang selalu beroperasi di perbatasan dekat Filipina.

"Selama ini berjalan dengan baik. Buktinya pembebasan yang lalu itu kerja sama dengan Filipina. Kalau nggak (kerja sama), ya nggak mungkin," tutur Gatot.

(fdn/fdn)