Menag: Pemberian Zakat ke Mustahiq Jangan Sampai Bahayakan Jiwa

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim mengingatkan agar pemberian zakat dilakukan dengan tertib dan tidak berdampak pada keselamatan jiwa. Pada prinsipnya distribusi zakat harus sampai kepada mustahiq.

"Tentu yang harus dicermati bagaimana distribusi zakat ada jaminan selain betul-betul diterima kepada yang berhak para musatahiq itu. Tapi juga ada jaminan distribusi dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam pemberian tidak mengganggu atau mengancam keselamatan jiwa penerima zakat, jangan karena antrean berdesak-desakan lalu kemudian mengancam keselamatan jiwanya," ujar Menag Lukman usai konfrensi persi sidang isbat, Senin (4/6/2016).

"Saya pikir hal-hal seperti ini harus jadi catatan bersama," sambungnya.

Lukman mengatakan pemerintah tidak punya kewenangan mengatur tata cara pemberian zakat. "Bagaimanapun juga ini kebebasan umat beragama khususnya islam untuk menyalurkan sebagian harta bendanya," imbuhnya.

Kendati belakangan mucul pemberian zakat dengan cara online. Lukman mengatakan metode itu tidak jadi masalah untuk dilakukan.

"Jadi prinsipnya zakat itu bagi yang sudah berkewajiban dan penyalurannya itu betul-betul bisa dijamin, bahwa itu diberikan kepada mereka yang berhak. Sedangkan pemberiannya itu melalui online itu hanya metode saja," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H jatuh pada tanggal 6 Juli 2016. rangkaian sidang ini diawali pemaparan Tim Badan Hisab Rukyat Kemenag, terkait posisi hilal secara astronomis pada 29 Ramadan 1437H/2016. Kemudian acara akan berlanjut ke sidang utama setelah salat Maghrib.

Sejumlah perwakilan ormas turut hadir dalam sidang Isbat ini di antaranya perwakilan dari Muhammadiyah dan PBNU. Selain perwakilan ormas, sidang Isbat kali ini juga dihadiri oleh perwakilan Duta Besar Negara Islam seperi dari Iran, Malaysia, Palestina, Arab, Afghanistan, Pakistan, Al Jazair.

Proses penentuan awal Syawal ini menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Hal itu sebagaimana diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah. (edo/dra)