Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejak tanggal 28 Juni 2016. Ada 605 fasilitas kesehatan swasta termasuk rumah sakit dan klinik yang diperiksa.
"Pada pemeriksaan tersebut, Dinas Kesehatan melakukan pengamanan terhadap vaksin yang diperoleh bukan melalui jalur distributor resmi atau diduga palsu," kata Koesmedi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada 35 faskes yang faktur pemesanannya tidak sesuai prosedur," ungkapnya.
Mayoritas faskes itu berada di Jakarta Timur. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga sudah mendatangi klinik di Ciracas, Jakarta Timur yang diduga jadi distributor vaksin palsu.
"(35 yang mencurigakan) ada praktik dokter, praktik bersama, bidan. Paling banyak bidan praktik mandiri," ujar Koesmedi.
Dinkes DKI memastikan bahwa semua kebutuhan vaksin akan tetap tersedia sesuai kebutuhan. Agar peredaran vaksin palsu berhenti, sistem pengawasan akan diperbaiki.
"Akan dilakukan perbaikan sistem pengawasan jalur distribusi vaksin ke fasilitas kesehatan di Jakarta baik untuk vaksin yang digunakan dalam program pemerintah maupun vaksin tambahan di luar program pemerintah," paparnya.
Posko pengaduan dibuka di puskesmas-puskesmas kecamatan dengan menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Orangtua diminta untuk tidak menunda pemberian vaksin meski ada keresahan akibat vaksin palsu.
"Masyarakat agar tidak menunda untuk memberikan imunisasi kepada putra putrinya. Kami menjamin bahwa vaksin yang disediakan di seluruh Puskesmas di DKI Jakarta adalah asli dan terjaga kualitasnya," pungkas Koesmedi.
(imk/Hbb)











































