Wakil Rakyat Terima Parsel Mewah dari 'BPK', Ketua DPR: Itu Bukan Suap

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan setiap anggota dewan tidak boleh menerima apapun yang berkaitan dengan suap, termasuk di dalamnya parsel lebaran. Soal kiriman BPK ke anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding, Akom meyakini hal tersebut tak terkait dengan suap-menyuap.

"Tapi kalau BPK benar (kirim parsel) ke komisi III saya pikir tidak akan ada faktor suap, karena tidak ada kaitan kerja. Barangkali teman-teman seperti BPK mengirimkan itu bukan karena kaitan kerja, tetapi mungkin kaitan persaudaraan, pertemanan saya enggak tahu," tutur Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Akom mengatakan Komisi III DPR tidak bermitra dengan BPK. Jadi, kata Akom, sangat kecil kemungkinan jika parsel tersebut terkait suap.

"Apa kaitannya BPK dengan Komisi III? BPK itu bukan mitranya komisi III. Yang seharusnya ada kaitan kerja itu komisi XI dan BPK, itu mitranya. Jadi saya enggak paham kalau ada parsel dari BPK ke Komisi III, tidak ada kaitan hubungan kerja," ujar politikus Golkar ini.

"Tapi kalau BPK ke Komisi III, saya pikir tidak akan ada faktor suap, karena tidak ada kaitan kerja," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis petang kemarin sempat heboh di media sosial soal adanya kiriman parsel kepada Sekjen PKB sekaligus anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding dari seseorang yang mengatasnamakan BPK.

Karding sudah menegaskan tidak mengetahui soal parsel dan berencana akan mengembalikan parsel tersebut. BPK sendiri juga telah membantah dan menyebut telah memiliki aturan tidak boleh mengirim atau menerima parsel dengan mengatasnamakan BPK.

Di dalam parsel itu, terdapat barang pecah belah, handphone Samsung Galaxy Note 5, dan wireless charger merek Samsung. Menempel parsel itu, terdapat kartu yang menerangkan pengirimnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lambang BPK di kartu itu. (tor/tor)