Wabendum PD Terjerat Korupsi, Ruhut: Perintah SBY Dukung KPK Berantas Korupsi

Jakarta - Sejumlah elite PD mempertanyakan penjelasan KPK soal operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR Putu Sudiartana yang juga Wabendum PD. Koordinator Jubir PD Ruhut Sitompul meminta maaf dan menegaskan partainya masih 'katakan tidak pada korupsi'.

"Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat kalau memang ada penilaian seolah-olah Demokrat menyerang KPK," kata Ruhut kepada wartawan, Kamis (30/6/2016).

Ruhut mengaku mendapatkan arahan khusus dari SBY untuk terus mendukung KPK memberantas korupsi. Pada saat ada kader PD terjerat korupsi, Ruhut langsung bicara agar kader tersebut dipecat dan tak diberi bantuan hukum.

"Saya tegas mengatakan kita tetap save KPK, mendukung KPK. Tidak ada membela koruptor," tegas Ruhut.

Sebelumnya diberitakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Partai Demokrat mempertanyakan penjelasan KPK soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Putu.

"Penjelasan KPK sampai detik ini belum mendapat kejelasan dari OTT tersebut. Itu menjadi pertanyaan bagi kami. Kami harap jawaban dari KPK secepatnya," kata Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di Cafe De Pana, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

Dalam jumpa pers ini, Amir ditemani Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan sejumlah elite PD lainnya. Wasekjen PD Rachlan Nasidik yang juga hadir dalam jumpa pers itu menyebut OTT yang dilakukan KPK tidak lazim.

"Kami tidak melihat kejadian yang dimaksud lazimnya OTT diperlihatkan oleh KPK. OTT biasanya clear, ada uang diserahkan kepada orang kemudian menjadi tersangka. Kita tidak menemukan adanya penjelasan eksplisit ada uang ditransaksikan, yang selama ini dijadikan sebagai unsur utama tangkap tangan," ujar Rachlan.

"Ini pernyataan paling lemah sebagai OTT. Ini bukan peristiwa OTT yang lazim sebagaimana diketahui. Di mana pejabat publik disuap. Dalam peristiwa ini tidak ada. KPK mengatakan yang ada bukti transfer, dan itu bukan kepada rekan kami sebagai tersangka. Ini petunjuk dalam hukum namun harus ada bukti lanjut. Fear saya katakan ini adalah OTT paling lemah. Tidak seperti biasanya," papar Rachlan.

Dalam kesempatan itu Rachlan pun menegaskan bahwa suap yang diterima Putu tidak mengalir ke partai. Hal itu juga sudah disampaikan oleh KPK. "KPK sampai saat ini tidak ada menyatakan kaitan dengan partai. Tidak ada mandat ke beliau mencari uang untuk partai," ujarnya.

Sudiartana ditangkap KPK pada Selasa, 28 Juni 2016, di rumah dinasnya di Ulujami, Jakarta Selatan. Uang SGD 40 ribu turut disita KPK saat menangkap Sudiartana. Namun uang suap yang diduga KPK berkaitan dengan sebuah proyek infrastruktur di Sumatera Barat berjumlah Rp 500 juta. Duit itu ditransfer ke beberapa rekening dalam waktu berdekatan dengan rincian Rp 150 juta, Rp 300 juta, dan Rp 50 juta.

Uang itu merupakan suap dari pengusaha Yogas Askan. Sudiartana menjanjikan akan menggolkan 12 proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat dengan nilai proyek Rp 300 miliar. Proyek akan dimasukkan di APBNP 2016 dan didanai menggunakan skema multi years 3 tahun.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu Putu Sudiartana, Novianti selaku staf pribadi Sudiartana, Yogan seorang pengusaha, Suhaemi orang dekat Sudiartana, dan Kepala Dinas PU Sumbar Suprapto. Sudiartana menerima suap lewat tiga kali transfer ke rekening Mukhlis, suami Novianti staf pribadi Sudiartana.



(van/erd)