Pengelolaan Aset DKI Lemah, Wagub Djarot Bandingkan dengan Blitar

Jakarta - Pembelian lahan di Cengkareng Barat dinilai Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sebagai imbas lemahnya pengelolaan aset yang digawangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Djarot lantas membandingkan dengan kota yang pernah dipimpinnya, Blitar, Jawa Timur.

"Kami di Blitar, waktu saya Wali Kota, pertama kali saya juga melakukan penertiban aset," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

(Baca juga: Soal Kasus Lahan Cengkareng, Djarot Saiful Hidayat: BPKAD Lemah)

Saat itu, Blitar bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun banyak aset kota berupa lahan yang hanya ber-girik saja, belum ber-Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Lucu waktu di Blitar itu, ketika saya masuk pertama, saya ditawari oleh seorang pejabat aset pemerintah yang cuma girik itu yang belum terinventarisasi diberikan kepada saya. Gede banget," tutur Djarot.

Mendapat tawaran aset lahan kota untuk dirinya, Djarot justru marah kala itu. Lantas dia memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendataan.

"Akhirnya saya marah, tidak bisa seperti ini, tidak boleh seperti ini. Makanya itu, kita bikin peta waktu itu. Karena saya tahu bahwa Pemda itu lemahnya di pengelolaan aset," kata Djarot.

(Baca juta: Ahok Sebut Ada Mafia di Lahan Cengkareng, Heru: SHM yang Dibeli Dinas Perumahan)

Kepala BPKAD Heru Budi Hartono pernah menceritakan perihal legalitas lahan di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat itu. Lahan itu menjadi kontroversial karena diduga dibeli Pemprov DKI, padahal lahan itu adalah milik DKI juga.

Heru menyatakan, Surat Hak Milik (SHM) lahan itu dipegang oleh perseorangan. Sementara, Pemprov DKI hanya punya dokumen girik sebagai tanda hak atas lahan tersebut, sebagian girik itupun sudah hilang sejak 1972. Djarot menanggapi hal ini.

"Makanya. Girik dan sebagainya itu kan harus ditingkatkan menjadi sertifikat. Itu kan harus dilaporkan kepada BPN supaya tidak diserobot oleh orang lain. Termasuk ukurannya, harus punya peta kita," tutur Djarot.

Pemprov DKI, sebutnya, perlu punya target pendataan lahan. Misalnya, dalam satu tahun bisa menyelesaikan pendataan 500 bidang lahan. Aset-aset Pemprov DKI kini didata dalam e-Aset, berdasarkan sistem teknologi informasi.

"Sekarang sedang dibuat e-Aset itu. Ini juga belum selesai. Ini juga sudah kami sampaikan empat hingga lima bulan yang lalu. Kami kumpulkan dan sudah mulai ada pembenahan terus-menerus," tutur Djarot.

Semua aset termasuk yang dimiliki BUMD DKI perlu segera didata."Saya khawatir juga hilang semua itu, untuk menutupi kinerjanya yang buruk kemudian jual aset, supaya keuntungan kelihatan tinggi," kata politisi PDIP ini.

(dnu/imk)