Kala Negara Kalah Melawan Koruptor Berstatus Buron di Pengadilan

Nathania Riris M Tambunan - detikNews
Rabu, 29 Jun 2016 08:56 WIB
Sidang MK (ari/detikcom)
Jakarta - Perlawanan koruptor yang statusnya buron dilakukan dari jauh, dari negeri antah-berantah. Meski demikian, mereka tiba-tiba bisa memenangkan di pengadilan tanpa hadir di meja hijau. Ada apa?

"Ini semacam pembangkangan dan hukum masih membuka peluang untuk mereka melakukan upaya hukum," kata pegiat ICW Laola Easter di kantor ICW, Jl. Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2016).

Salah satu di antaranya adalah koruptor Sudjiono Timan yang merugikan negara Rp 1,2 triliun. Ia kabur beberapa hari sebelum divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Dalam pelariannya, istri Timan mengajukan PK dan dikabulkan MA. Timan bebas, tanpa ia datang ke pengadilan untuk mengajukan PK.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan permohonan istri Djoko S Tjandra, Anna Boentaran. Djoko dihukum 2 tahun penjara di tingkat PK dengan pemohon jaksa karena merugikan negara lebih dari Rp 500 miliar.

Setali tiga uang dengan Timan, Djoko hingga kini juga raib jejaknya dan kabur ke negeri antah-berantah. Tapi permohonan istrinya dikabulkan MK dan MK menyatakan jaksa tidak berhak mengajukan PK. Putusan MK itu seakan menyindir putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Djoko selama 2 tahun penjara atas permohonan PK jaksa.

"Mereka jadi seenaknya kalau begini terus akan ada ketimpangan bahkan ketidakadilan karena mereka masih diberikan akses untuk mendapat kelonggaran," ujar Laola.

ICW menekankan agar penegak hukum tidak memberi celah bagi para terpidana untuk bisa melakukan upaya hukum dengan cara apapun. Terutama agar MA bisa segera membatasi penerimaan upaya hukum dari para buron perkara pidana termasuk tindak korupsi dan mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) atau Peraturan MA (Perma) yang mendukung pembatasan tersebut.

"Kami meminta agar MA memperhatikan trend seperti ini dengan merevisi atau dengan mengeluarkan SEMA atau Perma baru agar tidak lagi ada kasus seperti ini dan kita bisa bernapas lega, ini preseden yg sangat buruk," lanjut Laola.

Ternyata upaya hukum itu tidak hanya dilakukan para terpidaan korupsi, tetapi juga para tersangka korupsi yang menggugat proses hukum dari jauh. Menurut ICW dalam praktiknya beberapa celah yang biasa digunakan para DPO antara lain:

1. Status DPO oleh penyidikan, tapi masih bisa menggunakan praperadilan untuk menguji upaya paksa
2. Status DPO tingkat penuntutan tapi masih bisa menggunakan upaya hukum luar biasa (banding/kasasi)
3. Status DPO tingkat penuntutan tapi masih bisa menggunakan upaya hukum luar biasa (PK)

"Jangan sampai nantinya ada trend di mana para terangka dan terpidana akan kabur dulu baru mau ikut prosedur. Mereka nanti jadi terbiasa kabur dulu pas mau dilakukan upaya hukum," cetus Laola.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyayangkan putusan MK di atas.

"MA memberi akses untuk kita memberikan PK dari putusan yang mereka keluarkan atau yurisprudensi. Ke depan kami akan tetap ajukan PK karena jaksa mewakili kepentingan korban kejahatan dan negara. Kami akan tetap ajukan PK bila dirasa perlu," kata Prasetyo pada 6 Juni 2016. (asp/asp)