"Saya setuju agar nama-nama RS yang terlibat segera dirilis. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan mewaspadai," kata anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Selasa (28/6/2016).
Bila nama RS dan sarana pelayanan kesehatan yang memakai vaksin palsu dibuka, orang tua yang pernah memvaksin anaknya di tempat tersebut mengetahui. Opsi vaksin ulang pun bisa dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi IX DPR sudah mengadakan rapat kerja dengan Menkes, BPOM, IDAI dan Biofarma pada Senin (27/6) kemarin. Data itu belum diungkap oleh pemerintah karena penyelidikan belum tuntas dan sampelnya juga masih diuji.
Saat ini, Bareskrim Mabes Polri sudah menangkap 15 pelaku peredaran vaksin palsu di berbagai wilayah. Mereka memiliki beragam peran.
![]() |












































