Menkes: Peredaran Vaksin Palsu Bukan Kelalaian, Tapi Ulah Oknum

Jakarta - Menkes Nila F Moeloek menyebut beredarnya vaksin palsu di sejumlah wilayah di Indonesia bukan kelalaian pemerintah. Itu disebut sebagai ulah oknum yang kini telah ditangkap.

"Ini bukan kelalaian. Ada oknum," kata Nila usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Nila mengatakan bahwa Kemenkes masih menelusuri rumah sakit dan fasilitas kesehatan mana saja yang memanfaatkan vaksin palsu itu. Bila sudah ada data, Kemenkes bisa memberikan vaksin ulang ke anak-anak tersebut.

"Ini yang sedang kami telusuri. Data dari Bareskrim, kita lihat RS mana atau faskes mana," ujarnya.

Dia pun menepis anggapan bahwa Kemenkes hanya berpangku tangan. Nila juga terus bekerja sama dengan Kepolisian untuk membongkar jaringan ini.

"Kita juga tentu kerjasama. Isinya betul palsu atau tidak. Nanti BPOM akan uji lab," ucap Nila.

Peredaran vaksin palsu awalnya terungkap dari laporan sebuah rumah sakit di Bogor yang curiga dengan vaksin yang dikirimkan sebuah distributor. Setelah dicek di laboratorium ternyata palsu. Bareskrim lalu menggerebek CV Azka Medical di Bekasi pada 16 Juni 2016, disusul rumah di Puri Bintaro, Kemang Pratama Regency, dan lokasi lainnya.

Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Antara lain mereka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Tangsel, dan Semarang. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan pembuat/pencetak label hingga logo vaksin.

Harga vaksin palsu lebih miring Rp 200 ribu-400 ribu dibandingkan harga vaksin asli yang mencapai Rp 900 ribu. Pembuat vaksin palsu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan. (imk/rni)