Vaksin Palsu Beredar, BPOM Menolak Disebut Kecolongan

Jakarta - Berbagai macam tudingan sempat 'mampir' menyebut BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) teledor dalam pengawasan vaksin palsu. Beberapa pihak menyayangkan kecolongan tersebut, salah satunya ketua DPR Ade Komarudin (Akom).

"Pengawasannya kemana? Ya pengawasannya ada. Kita tetap lakukan pengawasan, ini kan masalahnya kriminal. Ada orang jahat yang melakukan pemalsuan, jadi ini kriminal," kata Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Bahdar menyebut, pengedaran vaksin palsu ini dilakukan oleh seorang freelance (pekerja lepas) yang menjual vaksin dengan harga lebih murah. "Ada freelance yang jual murah. Kita kan terus lakukan pengawasan. Sama kalau misalkan ada perampokan di jalan, apa ditanya polisi kemana?," imbuhnya.

Vaksin palsu sempat banyak ditemukan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Beberapa vaksin palsu bahkan di temukan di rumah sakit. Bahdar menolak disebut pengawasan terhadap pengedaran obat-obatan dan vaksin 'mengendur'.

"Bukan, ada oknum di RS yang membeli dari namanya freelance tadi. Dibeli dengan harga yang murah. Harusnya enggak boleh, walaupun murah harusnya dia (pembeli) curiga," ujar Bahdar.

Pengawasan, sambung Bahdar, akan semakin ditingkatkan dalam peredaran vaksin. "Melakukan pengetatan, tidak ada lagi freelance. Mesti kita basmi. Freelance itu, namanya freelance enggak tau dari mana, asongan," paparnya.

"Sumbernya, freelance itu membawa vaksin yang sumbernya entah dri mana, jadi siapa yang salah, yang beli sama yang malsuin dong. Kenapa jadi susah. Yang beli kenapa dibeli. Dia mesti liat mutunya, jangan mentang-mentang murah dia beli. Terus pelakunya, itu penjahat paling utama ya pelakunya," sambung Bahdar. (dnu/dnu)