Vaksin Palsu Beredar, Komisi IX DPR Minta Klarifikasi Menkes dan BPOM

Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI mengungkap jaringan pembuat vaksin palsu. Belasan tersangka ditangkap dalam kasus ini. Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan kemudian meminta klarifikasi secara khusus ke Menteri Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016). Menteri Kesehatan Nila Moeloek hadir dalam rapat itu. Hadir juga Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Aman Bhakti Pulungan, serta perwakilan dari Biofarma.

"Kami mengetahui case ini sejak 2003, dampak ikutannya kami belum tahu. Kami minta pemerintah lakukan penelusuran, apakah ini ujung gunung es?" kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf sebelum rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Komisi IX juga meminta klarifikasi soal mudahnya produksi vaksin palsu serta masalah peredaran. Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes diminta bertanggung jawab.

"Dalam konteks ini pemerintah lalai, masalah obat-obatan dan vaksin ini tanggung jawab pemerintah, ini vaksin disebar kepada jutaan warga negara kita," papar politikus Partai Demokrat ini.

Peredaran vaksin palsu awalnya terungkap dari laporan sebuah rumah sakit di Bogor yang curiga dengan vaksin yang dikirimkan sebuah distributor. Setelah dicek di laboratorium ternyata palsu. Bareskrim lalu menggerebek CV Azka Medical di Bekasi pada 16 Juni 2016, disusul rumah di Puri Bintaro, Kemang Pratama Regency, dan sejumlah tempat lainnya.

Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Antara lain mereka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Tangsel, dan Semarang. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan pembuat/pencetak label dan logo vaksin.

Harga vaksin palsu lebih miring Rp 200-400 ribu dibandingkan harga vaksin asli yang mencapai Rp 900 ribu. Pembuat vaksin palsu meraup keuntungan hingga ratusan juta per bulan. (imk/erd)