Anggota DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus Peredaran Vaksin Palsu

Jakarta - Terungkapnya peredaran vaksi palsu meresahkan masyarakat. Pemerintah diminta menuntaskan kasus yang sudah terjadi sejak 13 tahun lalu ini.

Sebab masyarakat menjadi was-was dalam menggunakan vaksin. Apalagi yang dipalsukan adalah vaksin untuk anak-anak.

"Tindakan pemalsuan vaksin ini telah berlangsung selama lebih 10 tahun. Kita tentu merasa kecolongan, mengapa baru sekarang bisa terungkap. Pengawasan obat atau vaksin yang beredar di masyarakat perlu semakin diperketat karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan, bahkan nyawa dari warga negara kita," kata anggota Komisi IX DPR RI, dr Verna Inkiriwang, dalam siaran pers kepada detikcom, Minggu (26/6/2016).

Vaksin sejatinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang terhadap kuman tertentu sehingga bisa terhindar dari penyakit akibat kuman tersebut. Apabila vaksin yang diberikan adalah palsu, artinya imunisasi yang diberikan selama ini sia-sia dan tidak membuat anak menjadi kebal.

Hal ini tentu menjadi masalah besar di negara ini karena berdasarkan data Global Burden of Disease (2010) dan Health Sector Review (2014), penyakit menular di Indonesia masih terus meningkat, seperti ISPA, Pneumonia, Hepatitis, dll.

"Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah beban ganda yang terjadi pada masyarakat dengan adanya peningkatan penyakit tidak menular saat penyakit menular masih tinggi. Imunisasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan angka penyakit menular yang tinggi ini. Namun, semua hanya menjadi mimpi belaka bila yang digunakan adalah vaksin palsu," terang Verna.

Verna menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan saat ini. Pertama, kasus pemalsuan vaksin ini harus segera dituntaskan dengan menangkap semua oknum yang terlibat agar tidak lagi meresahkan masyarakat. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi vaksin palsu yang beredar di masyarakat. Ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan diimbau untuk berhati-hati dalam membeli vaksin, jangan tergiur dengan harga murah namun keasliannya diragukan.

"Keempat, masyarakat hendaknya proaktif melaporkan kepada tenaga kesehatan atau institusi kesehatan apabila menemukan kejanggalan terkait penggunaan suatu vaksin. Kelima, pemerintah mesti memperkuat fungsi pengawasannya terhadap obat-obatan ataupun vaksin yang beredar di masyarakat. Diharapkan dengan melakukan semua ini, ke depan tidak ada lagi kasus vaksin palsu yang ditemukan di masyarakat," tegasnya.

(van/nrl)